RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR (juga anggota DPR RI di Jakarta II) banyak mempertanyakan nasib UU HIP dan UU BPIP. Pada hari Minggu (20/7), pada pertemuan virtual dengan warga dan tokoh masyarakat di Jakarta Selatan Persanggrahan, masalah ini disampaikan kepada individu-individu dengan kekayaan besar.

Alasan mengapa masalah ini diangkat adalah karena mereka percaya bahwa masalah tersebut mengandung banyak ketentuan kontroversial, yang telah menarik perhatian orang. . Sama seperti sikap partai-partai Islam di parlemen, itu terkait dengan non-aksesi TAP MPRS XXV / 1966, yang melarang pertimbangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam RUU HIP. Selain itu, ada pidato tentang konversi UU HIP ke UU BPIP.

Seorang warga, Dadang Sudarno, bertanya mengapa hanya FPKS yang mengusulkan larangan MPRS TAP sebelum mengizinkan larangan PKI untuk memasuki UU HIP. “Meski ada beberapa partai Islam di parlemen, apa peluangnya ke depan?” Tanya Dadang Sudarno.

Pembicara lain Nanang dari Badan Pertukaran Pemuda Masjid Indonesia (BKPRMI) Aktivis yang tergabung dalam Organisasi Massa Islam (MOI) itu mempertanyakan UU HIP yang diharapkan bisa diganti dengan UU BPIP. Dia mengatakan: “Kami meminta masyarakat dan organisasi massa untuk mendapatkan penjelasan nyata untuk transisi dari UU HIP ke UU BPIP.”

Menanggapi masalah ini, Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa faksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) telah dari awal Ingin tahu mengapa TAP MPRS XXV / 1966 tidak termasuk dalam UU HIP. Bahkan, dibandingkan dengan TAP TAP MPRS XXV / 1966 lainnya, yang perlu ditekankan adalah bahwa ideologi Pancasila bukan lagi kudeta komunis. Ekasila harus dihapus dari UU HIP. Hidayat menambahkan: “Tapi kebanyakan fraksi mengabaikan kritik dan saran FPKS. Oleh karena itu wajar jika FPKS secara resmi memutuskan untuk tidak menandatangani RUU HIP yang diajukan pada rapat paripurna DPR,” –Bahkan, kata Hidayat, bukan hanya PKS. Menolak Undang-Undang HIP. Dan Partai Demokrat menolak RUU yang diajukan PDI-P. PPP dan PAN juga mengusulkan untuk memasukkan TAP MPRS dalam UU HIP.

“Namun, dalam dokumen resmi Republik Demokratik Rakyat yang menolak menandatangani RUU HIP pada sesi pleno Kongres Rakyat, faktanya hanya FPKS dan partai-partai demokratis,” ulang Hidayat.

Menurut Hidayat, usai demonstrasi besar-besaran menentang Persatuan Anti Komunis Nasional (NKAK) di depan gedung DPRRI, kebijakan saat ini adalah semua fraksi RPD RI sepakat menjadi tuan rumah TAP MPRS XXV / 19 66 Dalam konser UU HIP, Trisila dan Ekasila dihapus dari UU HIP. Ia mengatakan: “Meski masih dalam bentuk lisan / lisan, namun belum menjadi keputusan resmi oleh sebagian besar fraksi.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *