TRIBUNNEWS.COM-Menurut UU No. 15 tahun 2004, Kantor Audit Keuangan (BPK) berwenang untuk mengaudit laporan keuangan Jaksa Agung. Surat perintah penangkapan sebenarnya dieksekusi oleh BPK. Kejaksaan Rakyat melakukan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Konstitusi dalam 100 hari untuk memastikan pengelolaan keuangan negara selama penuntutan. Keberadaan undang-undang ini didukung sepenuhnya oleh Jaksa Agung Buhanuddin (ST Burhanuddin).

Untuk memperingati Hari Adhyaksa Bhakti, pada hari Rabu, 22 Juli 2020 di Auditorium Sasana Pradana dari Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan San Buhanudin mengatakan bahwa dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan untuk setiap lembaga pemerintah, kami mendapat dukungan penuh. Selama peninjauan, Kantor Kejaksaan Agung memperoleh penilaian yang adil dan bebas kesalahan (WTP) berdasarkan hasil audit BPK dari laporan manajemen dan sistem akuntabilitas yang digunakan oleh Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2019 …….

– Kepatuhan terhadap setiap peraturan “dan hasil dari komitmen yang dibuat untuk menjaga dan menyajikan kualitas manajemen keuangan, komitmen akan terus dilakukan dengan tertib dan bertanggung jawab,” katanya.

Antusiasme Kantor Kejaksaan Agung untuk mewujudkan CAP dirasakan tidak hanya oleh ST Burhanuddin, tetapi juga oleh Jazilul Fawaid, wakil presiden MPR. Politisi PKB, Jakarta, 27 Juli 2020 mengatakan: “Terima kasih atas pencapaian Kejaksaan Agung.” Sebagai anggota Komite Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, ia menyebut Kejaksaan Agung sebagai mitra. Karena itu, dia sekali lagi menyatakan terima kasih atas gelar PAP.

Kabupaten Gresik dari Pulau Bawean, Jawa Timur, mengatakan bahwa penyelesaian PAP merupakan langkah yang cukup baik bagi Kejaksaan Agung dalam hal transparansi anggaran, sehingga dapat dipertahankan selama bertahun-tahun. tahun depan. Pria bernama Gus Jazil mengatakan: “Kami menghargai kebijakan Menteri Kehakiman yang menggabungkan teknologi dengan berbagai aplikasi untuk mempromosikan layanan dan kontrol.” Koordinator Nasional Bangladesh berharap Ke depan, Kejaksaan Agung akan lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, tidak hanya itu, Gus Jazil juga mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan banyak masalah hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dia menekankan: “Tentu saja, DAP terus menyelesaikan beberapa kasus yang telah diobati, seperti Givaslaya, Djoko Jadra, dll. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *