Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan ketua Partai Kinlindra, meyakini bahwa Pancasila tidak perlu ditantang. Pancasila bukan debat, tapi praktik.

Tidak ada ideologi lain untuk menggantikan Pancasila. Ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, dan radikalisme atas nama agama tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia yang memiliki gotong royong dan belas kasih.

Prabowo a juga menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi konflik di masa depan tentang peringatan hari ulang tahun Pancasila yang ditetapkan oleh Presiden Jokovi sesuai dengan Keputusan Presiden No. 24 tahun 2016. Keputusan presiden diterima oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia telah menyambut seluruh proses pembentukan Pancasila sejak 1 Juni 1945, dan kemudian mengembangkannya dalam teks Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hingga 1945 Konsensus akhir dicapai pada 18 Agustus dan menjadi unit proses kelahiran Pancasila sebagai landasan negara. Dengan tegas mendukung janji prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI, kecintaan Pak Prabowo untuk Indonesia tidak perlu dipersoalkan lagi. e. Komitmen Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Partai Gerindra, salah satu partai politik terbesar di Indonesia, akan semakin memperkuat kedaulatan Indonesia di antara negara-negara lain di dunia untuk mempertahankan dan mempraktikkan Pancasila, “Bamsoet bertemu dengan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan pada hari Selasa. Said (06/09/20). Wakil ketua MPR RI juga menghadiri pertemuan tersebut, termasuk Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jaziru Fah Jazilul Fawaid, Yevruddin Hassan, Zukifri Hassan, Azul Sani, dan Fadr Mohamed. Jajaran Departemen Pertahanan yang dihadiri termasuk Penasihat Khusus, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin ( Pensiunan), Sekretaris Jenderal Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Inspektur Jenderal, Letnan Jenderal Ida Bagus Purwalaksana dan Panglima Strategi Pertahanan Nasional Rodon Pedrason dan Panglima Strategi Pertahanan Brigadir Jenderal Rodon Pedrason.

Mantan Pembicara Parlemen menunjukkan bahwa Artikel MPRS disebutkan dalam Pasal XXV. Status hukum Keputusan No. / MPRS / 1966 masih berlaku. TAP MPRS ditandatangani oleh Jenderal AH Nasution sebagai ketua MPRS berisi pembubaran ICP, deklarasi organisasi yang dilarang di seluruh negara di ICP Indonesia, dan larangan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi Atau kembangkan doktrin Partai Komunis / Marxis-Leninis. “Tidak ada keraguan tentang masalah ideologis. Menutup pintu ke konferensi komunis membutuhkan sikap tegas, patriotisme, dan nasionalisme yang kuat. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan Nasional, sebagai departemen teknis Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengguna Angkatan Pertahanan Nasional, adalah bagian dari benteng perisai, yang merupakan garis depan pertahanan, pemeliharaan, dan perlindungan. Menekankan.

Pada pertemuan tersebut, kepala Departemen Pertahanan FKPPI juga menjelaskan UU Ideologi Pancasila (RUU HIP). Prabowo mengatakan bahwa ia telah membentuk tim peneliti untuk mempelajari hukuman UU HIP dengan kalimat. Dia mendukung UU HIP karena bertujuan untuk mempertahankan ideologi Pancasila dan memperkuat keberadaan dan otoritas Komite Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada tahun 1966, mukadimah meninjau UU HIP, tetapi harus menyertakan dokumen hukum yang menekankan pentingnya melindungi Pancasila dari bahaya dan praktik liberalisme / kapitalisme dan bahaya kesadaran keagamaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“” Rencana kerja MPR RI 2019 juga dibahas. Dalam rangka memperkenalkan Prinsip-prinsip Kebijakan Nasional (PPHN), Pak Prabowo percaya bahwa Indonesia harus melaksanakan perencanaan strategis di semua bidang termasuk pertahanan nasional, oleh karena itu, sangat penting bagi MPR. Pedoman untuk rencana pembangunan berkelanjutan, “kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *