TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Indonesia Lestari Moerdijat telah meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam pengobatan negara terhadap epidemi Covid-19, gangguan koordinasi menjadi semakin jelas.

“Koordinasi yang saya lihat memang merupakan hubungan yang lemah dalam birokrasi kita. Upaya untuk memperbaikinya harus dimulai dengan kepemimpinan negara, dari daerah hingga kepemimpinan berbagai kementerian dan lembaga, dan harus memiliki implementasi kepemimpinan yang terkoordinasi yang kuat dan efektif. , “Kata Lestari secara lisan seperti Rerie dalam keterangannya, Senin (11/5). Railey percaya bahwa sejak rezim orde baru, masalah koordinasi dalam birokrasi telah diselesaikan. Saat itu, birokrasi harus menerapkan empat konsep, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan penyederhanaan. Tetapi konsep ini tidak diimplementasikan sampai orde baru rusak. Dia menjelaskan, sejauh ini, koordinasi masih menjadi masalah jangka panjang dalam birokrasi kita. Menurut Rerie, harus ada koordinasi yang baik dalam birokrasi kita. Selain itu, ia menambahkan bahwa tahun ini dan setelahnya, setelah pandemi Covid-19, kondisi yang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di dunia penuh dengan ketidakpastian. – “Banyak tantangan yang dihadapi tentu membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan, dan kita perlu berkoordinasi kuat dalam birokrasi untuk dapat mengatasi masalah yang ada.”

Indonesia dimulai pada hari-hari awal epidemi Covid-19. Kegagapan pemerintah harus segera memperbaiki pelajaran umum dari setiap birokrasi pemerintah. — Anggota parlemen dari Partai NasDem mengatakan bahwa Covid-19 populer di bawah ketidakpastian pengaruh pemerintah, dan pemerintah dan masyarakat tidak punya waktu untuk memperdebatkan makna sebuah kata. Oleh karena itu, Riley menunjukkan bahwa tidak ada lagi pemimpin yang menerbitkan banyak penjelasan dan menyebabkan keributan.

“Dampak pandemi Covid-19 adalah beragam, melibatkan bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga harus dikelola secara komprehensif dan langsung. Sebaliknya, kami dengan giat memperbaiki pernyataan para pejabat, Riley mengatakan : “Mengenai pengelolaan epidemi Covid-19, Rerie mendesak pemerintah untuk segera melakukan uji coba skala besar dalam jumlah yang cukup agar manajemen epidemi Covid-19 lebih efektif. Joko Widodo, Presiden Laboratorium Medis Indonesia, mengakui pengujian skala besar dalam bentuk pengujian sampel PCR yang dilakukan oleh Laboratorium Medis Indonesia pada pertemuan terbatas, yang disiarkan langsung di YouTube Setpres pada Senin, 5 November 4.000 hingga 5.000 sampel. Jumlah ini masih jauh dari target 10.000 sampel per hari. Sementara itu, Worldometer menunjukkan bahwa pada Senin (11/5), tingkat tes berdasarkan jumlah tes per juta penduduk Indonesia adalah 579. Angka ini masih lebih rendah dari angka 607 tes per juta penduduk di Namibia. -Di Asia, tingkat tes Indonesia masih jauh lebih rendah dari India, dan India dapat melakukan 1.213 tes per juta penduduk. Bahkan di Asia Tenggara, tingkat tes di Filipina jauh lebih baik, dengan 1.489 tes per juta penduduk. Menurut Jokowi, kinerja tes yang buruk adalah karena ketidakmampuan laboratorium publik untuk berfungsi dengan baik. Dari 104 jaringan laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium yang memainkan peran terbaik. Salah satu kendala yang ditemui adalah kurangnya staf laboratorium. -Riley mengatakan bahwa pembatasan ini harus segera diatasi melalui fase kolaborasi dan koordinasi dengan sejumlah lembaga dengan staf laboratorium. Sehingga mereka dapat diperbantukan untuk menguji sampel dalam pengujian skala besar Covid-19. – “Tentu saja, penyesuaian harus dilakukan di sana-sini sehingga staf laboratorium yang diperbantukan dapat memproses sampel sebagai bagian dari tes skala besar. Dia membutuhkan koordinasi yang baik untuk ini,” katanya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *