TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR Partai Demokrasi Indonesia, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan antara para pemimpin Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan Presiden Yokowi diadakan di Istana Bogor pada hari Rabu (8 Agustus 2020).

Pada pertemuan ini, Presiden Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, Presiden Indonesia Jokovi, membahas persiapan untuk pelaksanaan pertemuan tahunan Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia. Sesi ini harus diadakan pada hari Jumat (14/8/2020). Tidak hanya itu, pertemuan ini juga membahas banyak masalah penting yang banyak dibahas di masyarakat. Memang, dalam dua bulan terakhir, UU HIP telah menerima banyak tanggapan dari publik. Bahkan, sampai Komisi Ulima Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikap menolak RUU HIP, organisasi sosial terbesar Indonesia, Muhammadiyah (Muhammadiyah), semuanya adalah Nadaladur Ulama (NU). Menurutnya, RUU ini hanya akan mengurangi luasnya Pancasila. Tidak hanya itu, tagihan juga mengurangi, mengurangi, dan menyimpangkan Pancasila. Bahkan menyebabkan polarisasi dan membuka pintu bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia melalui UU HIP. Syarief Hasan mengatakan: “Selama pertemuan, atas nama MPR RI, Partai Demokrat dan rakyat Indonesia, kami mendorong Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP.” – Dia juga menyarankan agar Presiden Jokowi mengirim balasan segera untuk menolak membahas RUU HIP ini. “Masyarakat juga perlu mengklarifikasi sikap pemerintah terhadap UU HIP,” kata Syarief Hasan dari Istana Bogor. “Kali ini, Presiden Jokovy mengumumkan bahwa ia akan menunjuk Menteri Koordinasi Urusan Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopu). Hukam, atas nama Presiden Indonesia, menyampaikan sikap resmi terkait UU HIP, Rabu (22/7/2020). Menkopolhukam akan mendengarkan usulan Partai Demokrat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *