TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), wakil ketua Partai Demokrat dari Konferensi Konsultatif Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah untuk melakukan operasi matematika dan dengan hati-hati mempertimbangkan rencana implementasi taman makanan di Kalimantan Tengah. Alasannya adalah bahwa pemerintah telah menerapkan beberapa rencana taman makanan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hasilnya nol. Selain itu, ia memastikan bahwa proyek kebun makanan dilaksanakan di bekas pengembangan lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG lama hanya menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi negara.

“Sebelumnya, bekas PLG di Kalimantan Tengah dibebaskan dari 1 juta hektar lahan. Tanah ini dibersihkan dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah perlu memulai dari masa lalu. Pelajaran dari kejadian itu sehingga Syarief mengatakan: “Itu tidak akan terjadi lagi.

Menurut komentar direktur program PhD Teknik Pertanian di Universitas Gadja Mada, ia juga mengatakan bahwa PLG lama yang dulunya rawa dan rawa sangat bersih dan heterogen dan telah terdegradasi selama 25 tahun sejak dibuka. Ini mengurangi kesuburan tanah dan tidak dapat secara optimal mendukung pertumbuhan tanaman. -Senior Dewan Demokratik Syarief Hasan (Syarief Hasan) juga mendesak pemerintah untuk lebih berhati-hati. “Pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli dan cendekiawan di bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Sehingga kesalahan yang sama tidak terjadi pada bidang biji-bijian Mellock dan 1,2 juta hektar sawah dicetak,” katanya. Saya mengatakan bahwa kepala Departemen Pertahanan juga mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai departemen perencanaan sektor makanan utama, yang bukan tugas utama Kementerian Pertahanan. Selain itu, baru-baru ini, kebencian antara Cina dan Amerika Serikat memanas di Laut Cina Selatan yang melintasi Natuna Laut Utara. “Dia berkata.

Dia juga percaya bahwa Kementerian Pertahanan juga harus fokus pada Syarief mengatakan:” Perkembangan industri pertahanan. “Menurutnya, Kementerian Pertanian harus menjadi departemen pertama. Karena Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan rencana ketahanan pangan.” Kerja sama dan koordinasi itu legal, tetapi pemerintah harus memposisikan agensi sesuai dengan tugas utamanya. Namun, jika pemerintah terus menganggap Kementerian Pertahanan sebagai departemen tertinggi, maka kebijakan ini juga berisiko melanggar hukum. Syarief Hasan menyimpulkan bahwa Laporan Pertahanan Nasional 3 Maret 2002.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *