Jakarta, TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo meminta Menteri Ekonomi dan semua pemimpin daerah untuk memperhatikan hal ini, dan pada saat yang sama memastikan rantai distribusi kebutuhan dasar rakyat. Efektivitas koordinasi harus terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Dia percaya bahwa menerapkan pembatasan sosial untuk pembatasan sosial skala besar (PSBB) tidak boleh mengganggu atau mengganggu rantai distribusi kebutuhan dasar.

“Orang yang bertanggung jawab atas semua daerah tidak hanya harus fokus pada pelaksanaan pembatasan sosial atau PSBB, tetapi juga peduli dan peka terhadap kebutuhan dasar di masyarakat. Untuk menghindari pembelian darurat, kekurangan setiap makanan pokok tidak harus mencapai” skala ekstrim ” , “Kata Bamsoet, mengutip siaran pers yang diterima Tribunnews pada Kamis (30 April 2020).

Baca: Diramalkan untuk meramalkan krisis pangan yang akan membuka ladang atau lahan basah – mantan juru bicara Indonesia Anggota Kongres mengumumkan bahwa mereka telah menerima laporan tentang permintaan dasar yang tidak mencukupi di beberapa daerah atau provinsi, misalnya kekurangan beras terjadi di tujuh provinsi, 11 provinsi kekurangan stok jagung, 23 provinsi kekurangan stok paprika besar, dan 19 provinsi kekurangan stok Cayenne. , 22 provinsi memiliki produksi telur yang tidak mencukupi, dan 30 provinsi memiliki produksi gula yang tidak mencukupi .———————————————————————————————————————————————————————————– ““ bahan baku harus dihindari. Karena pasokan negara akan lebih dari cukup. Telur berlimpah di pasaran. Hal yang sama berlaku untuk stok gula dan beras. Tidak ada surplus sampai Juni 2020, “Bamsoet menjelaskan.

Baca: Bamsoet: Atur Covid-19 menjadi nol untuk ziarah yang akan diadakan

Bamsoet juga mengevaluasi apakah beras, jagung, dan ayam tidak memadai Ada gula dalam telur di wilayah tersebut, dan masalahnya adalah pertukaran informasi antar lembaga tidak valid, oleh karena itu, produk yang tersedia tidak dialokasikan ke daerah di mana mereka dibutuhkan atau kekurangan.

Baca: Pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 200.000 warga negara kepada warga negara Indonesia di luar negeri Bantuan,

“Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa” area area tersebut terlalu besar dan dapat dihancurkan dan tidak akan menimbulkan kerugian karena penerapan pembatasan sosial. Menteri dan pemimpin daerah harus segera menangani hal ini untuk menghindari menyebabkan Masyarakat panik, “kata Bamsoet akhirnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *