TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil ketua Konferensi Konsultatif Demokrasi Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah untuk membuat perhitungan dan dengan hati-hati mempertimbangkan rencana untuk mengimplementasikan Rencana Pengelolaan Kabupaten Pangan Kalimantan Tengah. Alasannya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan beberapa rencana zona makanan, tetapi hasilnya nol. Selain itu, pemerintah telah memastikan implementasi rencana zona makanan dalam pengembangan bekas lahan gambut di Kalimantan Tengah. Tanah ini dikembangkan pada masa pemerintahan Soeharto, tetapi gagal. PLG lama hanya meninggalkan kerusakan lingkungan dan kehilangan negara.

“Di masa lalu, PLG tua di Kalimantan Tengah ditebangi oleh satu juta hektar lahan. Tanah ini dibersihkan dengan mengubah rawa gambut dan rawa-rawa menjadi sawah, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pemerintah harus mulai dari Pelajaran yang didapat dari peristiwa masa lalu, kata Syarief, tanah yang kurang optimal yang telah terdegradasi selama 25 tahun sejak pembukaan telah mengurangi kesuburan tanah dan tidak dapat secara optimal mendukung pertumbuhan tanaman.

Syarief Hasan, anggota Dewan Tinggi untuk Demokrasi, juga mendorong pemerintah Lebih berhati-hati. “Pemerintah harus bekerja sama dengan para ahli dan cendekiawan di bidang pertanian dan ketahanan pangan untuk melakukan penelitian yang komprehensif. Dengan cara ini, kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi pada kesan gabah dan 1,2 juta hektar padi. Dia mengatakan: “Anggota komite pertama yang bertanggung jawab atas pertahanan juga mempertanyakan bahwa keputusan pemerintah untuk menunjuk makanan Kementerian Pertahanan bukan tugas utama Kementerian Pertahanan. Dia mengatakan:” Ini adalah tugas yang sulit bagi Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pertahanan nasional. Selain itu, kebencian antara Amerika Serikat dan Cina telah meningkat di Laut Cina Selatan, yang baru-baru ini melintasi Laut Natuna. Utara. -Syarief mengatakan bahwa ia juga percaya bahwa Kementerian Pertahanan juga harus fokus pada pengembangan industri pertahanan.

Menurutnya, Kementerian Pertanian harus menjadi industri utama. Karena Kementerian Pertanian adalah lembaga terdekat dengan rencana ketahanan pangan. “Kerja sama dan koordinasi tentu saja Itu legal, tetapi pemerintah harus menempatkan lembaga-lembaga ini sesuai dengan tugas utamanya. Namun, jika pemerintah terus menggunakan Kementerian Pertahanan sebagai departemen utamanya, kebijakan tersebut juga dapat melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan nasional, “Syarief Hasan menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *