Tribunnews.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia MPR Bambang Soesatyo menekankan bahwa di samping konsistensi pemerintah dalam berbagai publikasi, itu masih merupakan efek bisnis dari tujuan pengembangan abadi (SDGS) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indonesia dan negara-negara lain Dunia dapat diimplementasikan pada tahun 2030. Berdasarkan target pemimpin global yang disepakati, termasuk Indonesia, Markas Besar PBB (PBB). 25 September 2015.

– “2020, tindakan pencegahan Indonesia di 166 negara di sisi kiri Asia Tenggara, seperti Thailand (41), Malaysia (Level 60) dan Filipina (peringkat 99),” Bamsoet Menerima Forum Pengembangan Masyarakat (CFCD), Jakarta, di Jakarta, Rabu 5/2007). – Jajaran CFC, termasuk Sekretaris Sekretaris Pakar CSR Hardinsyah, Sekretaris CSR Hardinsyah, Sekretaris Sekretaris Sekretaris Komisi Peraturan Efek. — No. 2021 Hadiah, Hadiah SDGS 2021 (ISDA 2021) ), harus pada Agustus 2021, bekerja sama dengan kerja sama Perencanaan Pembangunan Nasional / Nasional (NPPB / BAPPENAS). Acara ini dapat menjadi stimulasi Indonesia, untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

“Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, No. 40/77 dari kewajiban terbatas yang dibutuhkan per perusahaan untuk CSR. Saya t sangat penting bagi masyarakat. Penting untuk melihat CSR sebagai beban. Tetapi sebagai bentuk kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Untuk melakukan peningkatan ini, relevansi dengan kesejahteraan sosial terhadap pengembangan pemerintah, memperkuat ini Masyarakat Sosial dan Investasi Ekonomi, “kata Bamsoet .– Wakil Presiden menjelaskan. Kamar dagang Indonesia menekankan bahwa potensi menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan di perusahaan swasta dan hutan sangat penting. Setiap tahun, dapat menjangkau lebih dari 1 miliar orang. Tantangannya adalah peran kesadaran sosial dan pemerintah daerah di Center, mendorong perusahaan untuk mengembangkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan.

– Distribusi tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan dengan benar. Menurut organisasi standardisasi internasional standar ( ISO) 26000: Standar panduan untuk tanggung jawab sosial, tanggung jawabnya untuk mengembangkan tanggung jawab sosial secara sistematis mencakup tujuh masalah dasar. Yaitu, praktik, lingkungan, pekerjaan, hak asasi manusia dan pemerintah pengembangan masyarakat, sistem kesehatan, ” Ringkasan Bamsoet (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *