TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum MPR Partai Demokrat, menyayangkan keputusan pemerintah yang menolak usulan MUI yang merepresentasikan penolakan elemen masyarakat. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat antara Presiden dan MUI, Jumat (16/10/2020), pemerintah enggan menerbitkan usulan PERPPU sesuai dengan keinginan masyarakat. -Bahkan setelah mengevaluasi UU Cipta Karya (UU Komprehensif), proposal yang diajukan MUI merupakan proposal terbaik. Gara-gara MUI dan lembaga keagamaan, ratusan guru besar, investor global, buruh, mahasiswa, dan komunitas lainnya menolak UU Cipta Kerja karena tidak dekat dengan masyarakat.

Menurut Syarief Hasan dari pemerintah, memenuhi keinginan MUI akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Syarief Hasan mengatakan: “Masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat telah menyatakan keinginannya untuk menolak UU Cipta Karya, baik melalui media sosial, media maupun aksi di berbagai daerah, namun respon pemerintah kurang ideal.” – Pemerintah kurang respon dan tidak mau. Rilis PERPPU yang disampaikan oleh MUI memiliki evaluasi yang buruk terhadap respon masyarakat terhadap ekspektasi masyarakat. Syarief melanjutkan: “Padahal, orang-orang ini adalah orang-orang yang paling terharu. Mereka langsung terpengaruh oleh berbagai klausul yang tidak dekat dengan rakyat.”

Para anggota Dewan Senior Demokrat pun beranggapan jika suara publik tidak diterima, maka Joe Sasaran UU Cipta Kerja yang dikomunikasikan Presiden Covey ke MUI tidak akan terwujud, Untuk siapa UU penciptaan lapangan kerja itu? “Kami sudah mendengar penjelasan presiden bahwa undang-undang itu bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja, tetapi banyak ketentuan yang tidak baik bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan, dan berdampak pada masa depan negara. Syarief mengatakan:“ Pemerintah mempertimbangkan total populasi. “Menurut Syarief, hal ini tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga UU penciptaan lapangan kerja tidak memperhatikan perlindungan lingkungan. HAM mengingatkan bahwa UU penciptaan lapangan kerja hanya akan melemahkan perlindungan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman”. Saat dirilis (13/8/2020), Komnas HAM menyebut UU Cipta Kerja (dari amandemen izin lingkungan menjadi pengesahan lingkungan, pemerintah mengontrol potensi AMDAL dan mengurangi peran masyarakat. Ini beberapa alasan yang menyebabkan Menolak Undang-Undang Penciptaan Ketenagakerjaan. Ini adalah beberapa alasan penolakan perlindungan lingkungan. Syarief Hasan juga terus mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan mengevaluasi “Undang-Undang Penciptaan Tenaga Kerja” (“Undang-Undang Payung”.) Seperti yang dikemukakan MUI: “Partai demokrasi kita akan bersikeras bahwa kami menentang undang-undang penciptaan lapangan kerja. Dan akan terus mendesak untuk mendengarkan MUI dan evaluasi publik terhadap undang-undang kontraproduktif ini. “

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *