Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap dapat memperluas program beasiswa dasar, menengah, dan lanjutan bagi masyarakat kecil. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, hal ini berdampak buruk bagi penduduk, apalagi dari segi finansial, belum diketahui kapan akan berakhir. Pondok Pesantren Roudhotul Muta’allimin di Sukanagalih, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (20 Oktober 2020), Hj Presiden Ponpes H. Tati Sholihah, tokoh masyarakat, setempat Dan para pemimpin agama dan siswa Tritunggal Mahakudus.

“Shengsanli muda kita berharap untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi dibatasi oleh biaya. Faktanya, beberapa siswa yang telah menyelesaikan studi pascasarjana juga menghadapi ancaman penarikan diri karena masalah. Masyarakat sangat khawatir. Generasi muda dalam semangat kemajuan mengalami kendala. -Petugas MPR Partai Demokrat (sering disapa Syarief Hasan) mengatakan, Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa masyarakat berhak atas pendidikan. Isinya sebagai berikut: Setiap warga negara berhak atas pendidikan Ayat 2 berbunyi: “Setiap warga negara berkewajiban mengenyam pendidikan dasar, dan pemerintah berkewajiban menyediakan dana untuk itu. Ia mengatakan: “Mendapatkan warga negara termasuk mendapatkan beasiswa.” -Syarief Hasan mengungkapkan bahwa memang ada program beasiswa untuk institusi pendidikan nasional. Namun, masih belum bisa memenuhi kebutuhan setiap orang yang membutuhkannya.

“Untuk organisasi swasta, menurut saya banyak kendala. Ini adalah tujuan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,” jelasnya. Dia berkata: “Saya akan bekerja keras untuk mendorong pemerintah agar menanggapi ini secara serius sesuai dengan kemampuan dan kewenangan saya sebagai Ketua MPR.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *