TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi tindakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) untuk mencabut pendidikan hukum komprehensif UU Cipta Kerja kelompok.

Sebelumnya, pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan pokja. Hidayat menilai, pendekatan bersama Baleg dan pemerintah adalah hal yang baik karena ingin mendengarkan keinginan masyarakat.

“Semua ini membuktikan bahwa masih banyak kendala dalam penyusunan UU Komprehensif dan UU Hak Sipil. Oleh karena itu, sebaiknya hentikan pembahasan RUU tersebut untuk menghindari perubahan lain di negara dan kehidupan bangsa di masa depan. Serius problem. ”Ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (25/9).

HNW menunjukkan beberapa ketentuan Undang-Undang Kelompok Pendidikan Ciptaker, yang mengamandemen Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam klausul yang meragukan. Nuansa liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan sangat kentara, yang tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia merdeka. , Dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ”ujarnya. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ia menambahkan: “Cluster edukasi dari Ciptaker Bill akhirnya dikenali oleh penonton. Selain itu, dari segi pendidikan agama, RUU tersebut banyak menimbulkan dampak (Islam). Karena bernuansa sekularisasi, liberalisasi, dan materialisme, UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai. -Misalnya peraturan dalam UU Ciptaker Kelompok Pendidikan menghapus keberadaan dan peran lembaga “Raudhatul Athfal” (lembaga pendidikan agama untuk anak). Mencabut status Pasal 28 (3) Selain itu, ketentuan tertentu juga mengatur tentang produk karet yang dapat merugikan lembaga pendidikan agama dan pengelolaannya, seperti madrasah dan pestren. -Hidayat mengacu pada undang-undang dan menyatakan bahwa Islam Sekolah (Madrasah) dan petani (Pesanten) termasuk dalam kategori lembaga pendidikan formal dan nonformal. Masalahnya, kelompok pendidikan dalam UU Ciptaker (Pasal 71 dan Pasal 62 (1)) termasuk Hal ini dapat mengancam sanksi pidana dan denda bagi pengelola lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal (termasuk petani dan petani).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *