Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah segera beralih dari metode pemilihan tradisional ke pemilihan elektronik (electronic voting). Tak ketinggalan pemilihan umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Pemira BEM UNNES), menurut penjelasan Presiden UNNES, pemilihan tersebut menggunakan pemungutan suara elektronik untuk memilih BEM jabatan presiden.

“Semua negara telah menerapkan pemungutan suara elektronik dalam sistem pemilihan umum. Kanada telah menggunakan pemungutan suara elektronik pada tahun 1990-an, Estonia telah menggunakan pemungutan suara elektronik dalam pemilihan lokal pada tahun 2005, dan menambahkannya ke dalam pemilihan nasional tahun 2007. Electronic voting. Filipina telah menggunakan electronic voting untuk pemilihan kepala daerah secara nasional pada tahun 2010. Seharusnya Indonesia tidak ketinggalan dengan berbagai universitas seperti United Nations University. Seharusnya mulai mengkaji tujuan penggunaan electronic voting dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia. Indonesia ” Usai menjabat sebagai Perdana Menteri UNESCO, Claré Bamsoet MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/20).

Fathur Rokhman, kepala UNESCO, dan Hendi Pratama, wakil kepala bidang perencanaan dan kerja sama UNESCO, juga menghadiri pertemuan tersebut. — RI ke-20 Republik Demokratik Rakyat menjelaskan bahwa e-voting di Indonesia sebenarnya digunakan dalam berbagai pemilihan kepala desa (Pilkades). Di antaranya, Pilkades di Desa Gladagsari dan 69 desa Kabupaten Boyolali lainnya pada tahun 2019, serta Pilkades di Desa Petualangan Kepuhk dan 14 desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Pilkades menggunakan Biro Evaluasi Teknis dan Penerapan Alat Pemungutan Suara Elektronik (BPPT). ) Diproduksi oleh BUMN melalui PT INTI.

“Melalui pemungutan suara elektronik, penyelenggaraan pemilu bisa efektif dan efisien, dan hasilnya bisa dikeluarkan dengan cepat untuk mengurangi potensi keresahan masyarakat akibat waktu tunggu yang terlalu lama. Oleh karena itu, harus berhasil diselenggarakan dalam beberapa Pilkade (Pilkade) Pemungutan suara elektronik dibawa ke stadion Pilkada dan berlangsung di akhir Pileg dan pemilihan presiden, ”jelas Bamsoet. Jelaskan bahwa dasar hukum penggunaan pemilihan elektronik dalam Pilkada sudah ada. Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147 / PUU-VII / 2009, yang pada dasarnya mengesahkan pemilihan kepala daerah dan wakilnya melalui pemungutan suara elektronik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diubah dengan Pasal 85 ayat 1 huruf b yang menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan (Pilkada) dapat dilakukan dengan alat pemungutan suara elektronik. .

“Landasan hukumnya sudah ada. BPPT dan perguruan tinggi bisa membangun sarana dan prasarana, serta bisa melatih SDM. Hanya kemauan politik KPU selaku penyelenggara dan parpol sebagai calon yang bisa Bamsoet jelaskan jika Anda serius mempertimbangkan perkembangan pemilu elektronik, karena setidaknya dalam Pilkada serentak, mulai 2022 hingga 2023, pemilu elektronik bisa dilaksanakan »SOKSI, Wakil Presiden Kementerian Pendidikan, mengungkapkan bahwa dalam pembahasan RUU Pemilu 2017 (Pileg dan Pilpres), Soal pemilihan elektronik sempat dibahas, namun pada akhirnya ketika RUU Pemilu disahkan pada Juli, hal tersebut tidak bisa diperhitungkan. 21 Februari 2017 menjadi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

“Saat ini Indonesia Parlemen meloloskan Komite Kedua untuk membahas amandemen UU No. 7/2017. Menariknya, istilah pemilihan elektronik sedang dibahas. Apalagi pada Pemilu 2019, banyak persoalan, mulai dari surat suara yang rusak dan logistik bilik suara hingga beban kerja penyelenggara yang berat yang menyebabkan banyak agen KPPS meninggal dunia. “Ini mungkin bisa jadi solusinya. Selain itu, pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita untuk mengenal teknologi ini,” pungkas Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *