TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila (RUU) yang kontroversial menyebabkan Hal ini telah mengatasi sikap kritis semua sektor masyarakat, bahkan ditolak. Oleh karena itu, Badan Legislatif DPR (Baleg) harus mencermati tanggapan dari berbagai kalangan.

“Dalam pertemuan Baleg, ada yang mengatakan bahwa TAP MPRS no XXV / 1966 tidak menerima Trisila, Ekasila, budaya dan ketuhanan lainnya. Ini UU HIP. Rekam, “kata Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (15/6). — Baru-baru ini, Partai Demokrat Indonesia selaku penggagas RUU tersebut akhirnya melakukan perubahan dan menyetujui untuk memasukkan TAP MPRS n XXV / 1996. RUU tersebut mempertimbangkan larangan komunisme dan menghapus Pasal 7 Ayat (2) dan (3) kembali mengemukakan istilah Pancasila Trisila, Ekasila, dan Ketuhanan yang bercirikan budaya. –PDI-P mengubah dan menerima TAP MPRS No XXV / 1966 setelah menyetujui pelarangan PKI, serta Larangan Penyebarluasan dan Ajaran Komunisme Hidayat (idedayat) menyatakan Teheran ketika mempertimbangkan RUU HIP bahwa semua demokrat sudah Secara publik sepakat untuk terus menerapkan peraturan perundang-undangan yang melarang PKI, serta melarang penyebaran dan pengajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme. — “Setelah PDI Perjuanhan menerima masuknya TAP MPRS noXXV / 1966 dalam pembukaan UU HIP, tidak ada fraksi di DPR yang menolak memasukkan TAP MPRS No. XXV / 1966 ke dalam UU HIP. Namun, publik mengambil keputusan atas UU HIP tersebut. Respon yang sangat tegas dilakukan tidak hanya terhadap permasalahan yang tidak terjadi sejak TAP MPRS pasal XXV / 1966, tetapi juga terhadap penyebutan trisila yang “hilang”. Hidayat menambahkan bahwa permasalahan UU HIP sudah tersebar di beberapa pasal, Artinya, RUU tersebut memiliki pasal 4, 5, 6 dan 8. HNW, DPR RI Baleg harus memperhatikan perolehan suara orang tersebut. Oleh karena itu, meski RUU HIP masih akan dibahas, teks dan naskah akademik tetap perlu menjalani pembenahan mendasar. “Larangan komunisme dan pancasila, yang bukan Trisila atau Yekasila, hendaknya tidak hanya dilampirkan pada Pembukaan, tetapi juga harus benar-benar tercermin dalam tubuh RUU. “Ini sesuai dengan penolakan atau kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), purnawirawan TNI / Polri, dan berbagai ormas atau kelompok masyarakat yang menolak RUU tersebut. Bahkan para pensiunan TNI / Porri dan kelompok masyarakat lainnya telah secara terbuka menolak HIP ini. RUU tersebut antara lain karena belum dimasukkan sejak TAP MPRS no XXV / 1966. Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan memicu dua pemberontakan terhadap negara Indonesia. Dan ketidakjelasan dalam menyebut Pancasila , Yang terakhir menjadi Trisila dan Yekasila. Catatan penting lainnya adalah RUU HIP seperti ini menjadikan Pancasila yang sesungguhnya (yaitu Pancasila 18/8/1945 dalam Pembukaan UUD 1945) Penurunan pangkat. Ia mengatakan sangat penting untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pertimbangan Baleg DPR RI. Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (SPS) meyakini bahwa ketika FPDIP menjadi pemrakarsa awal RUU tersebut, dengan menerima TAP MPRS XXV / 1966 dan mengusulkan yang lain Ideologi dan penghapusan RUU mengubah sikap. Terkait Pasal 7 Trisila dan Yekasila, alasannya adalah naskah akademik dan draf RUU juga harus ditata ulang dan direvisi secara mendalam. Mengingat ada perubahan yang mendasar, karena adanya tentangan dari banyak partai politik yang akan berdampak pada landasan hukum dan sosiologis, maka sebaiknya Baleg mencabut “UU HIP” dan tidak melanjutkan pembahasan. Hidayat mengatakan: “Sesuai dengan kebenaran sejarah dan rakyat. Kritik dan saran dari ahli, pensiunan TNI / Polri Ormas. “

Saat Baleg direvisi, HNW menjelaskan dengan memperhatikan kondisi sosial politik dan eksklusi teks akademik masyarakat.k, inilah mengapa para pendukung Baleg juga dapat mempertimbangkan kembali apakah RUU tersebut harus dipaksa untuk melanjutkan diskusi dan persetujuan. Bahkan berhenti saja. Karena tafsir dan arahan ideologi Pancasila telah disepakati dan dimasukkan dalam Pembukaan UUD dan pasal / pasal / ayat UUD 1945. -Hidayat mengenang, jika UU HIP hendak dilaksanakan dan disahkan, ada persoalan konstitusional. “Pancasila adalah standar dasar (standar dasar) yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai dasarnya bersifat umum, tetapi diakui oleh para pendiri bangsa. Jangan sampai Pancasila menurunkan hukum yang kontroversial seperti ini. Namun, jika ingin dijabarkan lebih lanjut, UUD harus diamandemen (tidak diatur dalam undang-undang) dalam UUD 1945, apalagi kontroversial seperti UU HIP. ”

“Jika nilai-nilai Pancasila diatur dalam undang-undang khusus seperti UU HIP, lalu jika UU tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan melanggar UUD 1945, apa yang akan terjadi? Pembukaan HIP sudah menjadi regulasi undang-undang.Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menolak UU HIP. Selain dianggap meloncat dari bukaan ke UU dengan mengelak konstitusi, UU HIP justru memperparah keresahan masyarakat sampai batas tertentu. Rakyat dan pemerintah di sana sekali lagi diganggu oleh bencana kesehatan nasional, pneumonia mahkota baru. Dan dampaknya “, pungkas individu berpenghasilan tinggi itu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *