TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengungkapkan, Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sudah mencapai kesepakatan dengan MPR RI dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno. Sikap. LVRI), Veteran (PPAD), Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan ormas lainnya, orang-orang ini menganggap Pancasila sebagai ideologi nasional yang tidak diatur undang-undang. Atas dasar itu, Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak perlu dibahas lebih lanjut, karena hanya akan menimbulkan banyak kontroversi dalam kehidupan berbangsa. Yang perlu diatur adalah manajemen teknologi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertanggung jawab atas kerja Majelis Pancasila. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah payung hukum BPIP, bukan RUU HIP. Mahfud MD akan mengkaji usulan kerangka hukum BPIP. ,”Dia berkata. Dia berkata. Bamsoet dalam acara resepsi Pimpinan KAHMI yang digelar di Kantor Kepresidenan MPR RI di Jakarta, Selasa (14/7/20).

Mantan presiden DPR RI ini juga mengajak KAHMI yang berada di berbagai daerah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan MPR RI guna mewujudkan sosialisasi pilar-pilar MPR RI lainnya.Dukungan KAHMI akan semakin menjadi organisasi keagamaan di Memperkuat dukungan persatuan bangsa dalam “kesetaraan” yang diselenggarakan dalam empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka empat pilar MPR RI. Diharapkan sinergi lebih lanjut antara MPR RI dan KAHMI akan membawa banyak kemajuan dalam pelaksanaan empat pilar Musyawarah Rakyat Republik Indonesia. “Kata Bansut. ———— Mantan Presidium Kami dan anggota Komite Ahli Kam mengatakan bahwa Presiden Sukarno adalah pendiri sekaligus penerbit. Ia mengenang:“ Indonesia bukanlah negara satu orang. Sekelompok negara. Tetapi semua negara adalah semua orang “. Hal ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa dan bangsa .-” Empat Pilar Musyawarah Rakyat Indonesia antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia Negara republik dan persatuan kebhinekaan menjadi poin utama, positioning point dan tolak ukur bangsa Indonesia. Lebih jauh tentang negaranya Sebagai negara dan negara, Indonesia menjamin akan selalu ada, tidak akan terpecah belah, dan tidak akan membuang waktu “, tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *