Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (TRIBUNNEWS.COM) membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) akan menghadiri sendiri rapat tahunan MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2020. Awalnya, dia diharapkan menyampaikan laporan kinerja. Pimpinan lembaga nasional akan diserahkan langsung kepada pimpinan lembaga nasional melalui rapat tahunan MPR RI.

Namun, karena suasana pandemi, format acara akan kembali ke rapat tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) selanjutnya akan menyampaikan laporan tahunan badan nasional tersebut. Kesepakatan kesehatan akan terus diberlakukan pada rapat tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran anggota dan tamu MPR RI yang sebenarnya. Anggota MPR RI yang tidak hadir sebenarnya dapat mengikuti rapat tahunan MPR RI.

“Kehadiran pribadi Presiden Joko Widodo merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang dianugerahkan MPR RI. Karena MPR RI dipilih langsung oleh anggota DPR RI dan DPD RI,” Covid-19 Pandemi bukanlah halangan untuk mengurangi kegiatan agenda nasional. Yang terpenting kesepakatan sanitasi tetap dijalankan, “kata Bamsoet usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (7/8/20).

Wakil Ketua MPR juga hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Ai Ahmad Basarah, Ahmad Muzani dan Jazilul Fawaid., Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad Dan Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR Indonesia, pada saat yang sama Presiden Joko Widodo mendampingi Sekretaris Negara Platicno Dr. Menkopulhukam Mahfud dan Seskab Pramono Anung (Seskab Pramono Anung). Mendampingi. Selama pandemi Covid-19, rapat MPR RI boleh jadi serius. Dari laporan teknis wartawan hingga prosedur pengamanan, seluruh proses sudah terkoordinasi. Bamsoet mengatakan: “Kemajuan teknologi informasi membuat orang-orang di mana-mana Dapat mengikuti konferensi tahunan MPR RI. Sebagai negara hukum yang demokratis, pemerintahan harus mengutamakan prinsip kebersihan dan pemerintahan yang baik. Karakteristiknya adalah informasi pemerintah dibuka kepada publik, dan semua tindakan atau keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara bertanggung jawab. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, lembaga negara menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan tugas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat bisa mendengarkan dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah atau lembaga negara, ”kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *