Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk merealisasikan empat pilar Panitia Pertimbangan Rakyat Indonesia (MPR) Sosialisasi. Sebagai pendukung asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga sangat penting peran kepala daerah dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya dan bekerja keras menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Sesuai misi MPR RI, empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) akan disosialisasikan dengan menghadapi semangat kerja sama masyarakat antarpelaku massa Covid-19. Gotong Royong adalah identitas nasional Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Bamsoet mengatakan usai sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan APEKSI, mereka berada di Kantor Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Jakarta (14/9/20) pada Senin.

Direksi APEKSI turut hadir dalam rapat tersebut. Ketua Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), Wakil Ketua APEKSI Direktur Ekonomi dan Keuangan Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Ketua Bidang Penerangan, Advokasi dan Hukum APEKSI Taufan Pawe (Walikota Parepare), APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti Sekretaris Komite Eksekutif dan Direktur Eksekutif serta ratusan pengurus APEKSI dan anggota dari berbagai kota yang bergabung hampir secara virtual. Ketua DPR RI abad ke-20 menjelaskan bahwa setiap identitas dan kebangsaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga konsep dan ekspresi “organisasi nasional” tidak dapat dikelola melalui pemahaman yang terpusat. Kebijakan sentralisasi akan menjadikan daerah satu-satunya sasaran, mengabaikan hak dan kekuasaan daerah, serta tidak dapat mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

“Dalam pengertian ini, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan.” Setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya setempat. Memperhatikan prinsip demokrasi dan tidak menyimpang dari tujuan kebangsaan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mempersatukan negara, ”jelas Bamsoet.Kepala FKPPI Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa asas tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, provinsi dibagi kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Undangan. Kalimat yang dibagi tetapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana negara itu Kedaulatan adalah pusatnya. Pada saat yang sama, ungkapan tersebut mengacu pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara bagian.

“Dalam hal ini pemerintah daerah, dalam hal ini, pemerintah kota, menjadi kota Pelopor dalam regulasi dan tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Semangat pembangunan kota adalah bagian dari semangat. Membangun konsep ikatan kebangsaan dan kebangsaan, ”jelas Bamsoet Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan, warga di 98 kota anggota Asia-Pacific Economic Cooperation Organization sangat aktif dalam kehidupan dan membawa berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut data benchmark Bank Dunia, sekitar 56% (kurang lebih 151 juta) dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan pada tahun 2019. – Seiring berjalannya waktu, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat. Menurut Worldometer (Global Statistics) Website) memprediksikan bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk.Pada tahun 2025, diperkirakan Bamsoet mengumumkan bahwa jumlah ini akan meningkat menjadi 170,4 juta, atau kira-kira kira-kira 59,3% dari total penduduk.

Wakil Ketua SOKSI berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sebagian besar dipengaruhi oleh peluang ekonomi dan lalu lintas yang tinggi. Masih menjadi kota yang menguntungkan dan mendorong laju urbanisasi. MengulaNamun perlu diciptakan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama. Departemen dan otoritas fungsional pemerintah dapat berperan aktif dalam menyampaikan narasi nasional. Dengan cara ini, dia bisa membangun karakteristik dan wawasan kebangsaan ke instansi pemerintah kota dan semua sektor masyarakat, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *