TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Makedonia Joko Widodo mendengarkan tentangan dari semua lapisan masyarakat. Terutama para pemimpin daerah yang mengejar keinginan warganya.

Hidayat mengenang bahwa walaupun Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federal, namun status daerah sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945).

”ujarnya dalam siaran pers Mengatakan: “Pasal 18 (2) menjamin asas otonomi daerah, dan Pasal 18 ayat (4) memberikan otonomi sebesar-besarnya. Sabtu (10/10) di Jakarta.

Oleh karena itu, individu-individu berpenghasilan tinggi menegaskan bahwa suara daerah harus didengarkan agar pemerintah tidak kembali kepada sentralisme seperti yang terjadi di era orde baru. Ia mencontohkan, para pemimpin daerah harus menghadapi gelombang demi gelombang orang yang menolak UU Ciptaker karena dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, mereka secara alami mengungkapkan klaim ini. – “Saya berterima kasih kepada para pimpinan daerah yang menyampaikan dan menyampaikan keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Pimpinan daerah yang bertemu dengan pengunjuk rasa dan menyampaikan keinginannya adalah teladan pemimpin yang baik. Untuk menyampaikan keinginannya,” ujarnya. . Menurut catatan, ada beberapa pimpinan daerah yang menyampaikan keinginannya, dan ada pula yang menolak keras UU Ciptaker. Pimpinan daerah antara lain Walikota DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sul Sultan Hamengkubuwono X Gubernur, Provinsi Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji. Selain itu, banyak bupati atau walikota juga menyampaikan keinginan serupa. Orang-orang kaya mengatakan, penolakan para pemimpin daerah oleh parpol menunjukkan bahwa RUU Chiptek telah ditolak oleh berbagai kalangan, tidak hanya dua fraksi di parlemen Indonesia. Ia mengatakan: “Para pemimpin daerah berasal dari fraksi politik yang berbeda. Yang mereka ungkapkan murni suara daerah dan rakyat pimpinannya.” Ia memerintahkan semua gubernur untuk mendukung RUU Siputak. Dia berkata: “Presiden harus terlebih dahulu mendengarkan dan mempertimbangkan dengan hati-hati keinginan masyarakat di daerah.” — Orang-orang dengan kekayaan bersih yang tinggi meminta Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dan bersiap untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perppu) sebagai pengganti undang-undang untuk menghilangkan kebutuhan akan persetujuan. Kebisingan dan rasa sakit yang disebabkan oleh Undang-Undang Simptek.

“Sudah saatnya Presiden Jokovy menunjukkan kepemimpinan dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat dan wilayah semua negara, serta menjamin keberlangsungan sistem otonomi daerah yang disepakati bersama sejak reformasi,” pungkasnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *