TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah harus menanggapi Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR paling lambat 20 Juli 2020. (Reaksi) ini sangat bergantung pada dinamika yang ada di dalam pemerintahan, yakni Presiden berkomunikasi dengan pimpinan berbagai partai politik, terutama yang mendukung pemerintah. . Dalam banyak kasus, kami sepenuhnya terserah pemerintah untuk memutuskan, “kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (7 April 2020), lalu mengembalikannya ke DPR karena mendapat tentangan dari seluruh lapisan masyarakat, atau menyusun DIM (daftar persoalan). Daftar tersebut menggantikan seluruh isi RUU yang ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat dan membatasi hanya mengatur keberadaan dan tugas pokok serta fungsi BPIP (Lembaga Pengembangan Pemikiran Pancasla), misalnya puluhan harapan yang didasarkan pada seluruh lapisan masyarakat. Ada 60 pasal dalam bab ini, ada 5 sampai 16 pasal, dan 5-6 bab memiliki judul dan isi yang berbeda-beda. Saya baru mengusulkan inisiatif baru dengan hak untuk mengusulkan. Usulan hanya menekankan pada penguatan PIPB Misalnya seperti usulan PBNU, agar tidak terdistorsi judulnya sederhana: “RUU BPIP”, kata Bamsoet. “Kita harus segera membicarakannya dengan pemerintah atau menunggu pandemi Covid-19 mereda,” pungkas Bamsoet. (* )

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *