TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus menanggapi peningkatan jumlah positif Covid-19 yang telah berdampak pada 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan jumlah kasus harian meningkat paling banyak, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, dalam sepekan terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), masih ada lebih dari 1.000 kasus per hari.

Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah harus lebih fokus pada pengurangan penyebaran penyakit menular. Covid-19., Tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian.”

Ia juga mempertanyakan langkah politik pemerintah. Tindakan yang dilakukan pemerintah memang belum membuahkan hasil, bahkan justru jumlah korban yang semakin tinggi. Setelah penerapan kebijakan normal baru, tidak ada efek yang dihasilkan.

Misalnya, masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum menerapkan perjanjian sanitasi untuk mencegah Covid-19. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat untuk mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi masyarakat.

Dia menyarankan agar pemerintah mempelajari situasi di negara lain. Dia melonggarkan blokade dan menerapkan standar baru. Faktanya, gelombang kedua Covid-19 telah melanda banyak negara, termasuk China, yang belum pernah mengumumkan kasus apa pun sebelumnya. (16 Juni 2020) Beberapa wilayah di China memberlakukan pembatasan ketat lagi setelah 158 kasus baru ditambahkan. Demikian pula, Korea Selatan sekali lagi membatasi kegiatan ekonomi setelah menambah kasus baru. Menariknya, Indonesia yang setiap harinya memiliki ribuan kasus telah melonggarkan pembatasan tersebut. Selain itu, setelah kesepakatan kesehatan diterapkan secara tegas di masyarakat, tidak ada relaksasi. Syarief menilai, kebijakan ini kontradiktif dan kontraproduktif. Miliaran dolar belum menunjukkan hasil pengurangan kasus positif Covid-19 atau kemajuan manajemen sektor kesehatan. Padahal, yang terjadi adalah anggaran yang sangat besar menyebabkan defisit APBN membengkak menjadi 6,34% dari PDB. Dana ini setara dengan 24,73% dari belanja APBN 2020 yang menjadi beban penduduk.

“Dengan dana sebesar itu, seharusnya pemerintah bisa menekan Covid-19. Syarief Hasan menjelaskan:“ Menghadapi pandemi Covid-19. “Syarief Hasan juga mengimbau kepada pemerintah untuk mencari solusi dan strategi yang sangat mobile. Tidak hanya harus berorientasi ekonomi, tetapi juga strategi yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan.

“ Ini sangat penting untuk memulihkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, dan bahkan ketidakpercayaan publik. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah tidak mampu menekan pertumbuhan Covid-19. Dengan memulihkan kepercayaan masyarakat, masalah ini bisa diselesaikan bersama. Sebaliknya, situasi semakin hari semakin meningkat, dan masyarakat berteriak-teriak karena terganggunya perekonomian.” Pemerintah juga harus melaksanakannya. Standar dan manajemen baru pandemi Covid-19 lebih ditentukan. Karena dari mengurangi Covid-19 dan menormalkan kesehatan. Sosial dan ekonomi masyarakat, ”ujarnya. Syarief Hasan menyimpulkan, kegagalan pemerintah mengatasi penyebaran Covid-19 berarti pemerintah tidak gagal menjamin perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan UUD 1945. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *