TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Hidayat Nur Wahid bertemu dengan pimpinan Aisyiyah di Jakarta Pusat dan menggelar acara “Menarik Keinginan” aktivitas. Acara tersebut digelar hampir pada Rabu (14/10). Kali ini Hidayat menerima banyak keinginan dari ibunya. Salah satunya melibatkan persetujuan undang-undang hak cipta untuk karya.

Pimpinan Daerah Aisyiyah, Jakarta Pusat. Syamsidar Siregar mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden MPR atas sikapnya yang dengan tegas menolak penerapan UU Ciptaker. Syamsidar Siregar menilai hal tersebut patut diapresiasi, karena UU Ciptaker dinilai sebagai produk legislasi yang bermasalah dan mengganggu sosial. Syamsidar mengatakan secara online: “Kami berterima kasih kepada FPKS karena menolak RUU RUU Ciptaker yang komprehensif dalam pemungutan suara.” Muhmmadiyah, seperti pelajar dan pekerja, terkena dampak protes damai. Ia juga berharap dapat menyampaikan keinginannya dengan mengungkapkan penolakannya terhadap “Undang-Undang Hak Sipil” untuk menghentikan terjadinya insiden kekerasan, dan menyerukan penyelidikan penuh terhadap para pelaku kekerasan. .

Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Aisyiyah Jakarta Pusat atas keinginannya. Dalam hal ini, Hidayat meminta kepada Tuhan untuk berdoa agar dapat memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini, individu berpenghasilan tinggi pun sepakat untuk mewujudkan keinginan warga, terutama untuk terus berperan aktif dalam perlindungan UU Ciptaker.

Menurut Hidayat, pihaknya menolak “Undang-Undang Ciptaker” karena konsep aslinya mengandung banyak kejahatan. . Selain isi draf asli, masih banyak pula muatan yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misalnya, meskipun ketentuan Pasal 170 atau yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi beberapa persoalan tertentu, masih banyak persoalan dalam RUU tersebut. -Termasuk ketidakpastian hukum, karena banyaknya klausul membuat peraturan sepenuhnya sesuai dengan aturan sekunder, seperti peraturan pemerintah (PP), yang bermuara pada masalah struktur hierarki. Sampai saat ini aturannya masih belum jelas. Oleh karena itu, tujuan semula penyederhanaan aturan hukum menjadi rumit, daripada menghadirkan kesederhanaan aturan hukum. Belum lagi, orang-orang kaya terus mengatakan bahwa ada kekhawatiran banyak peraturan yang dirumuskan dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau persyaratan hukum saat ini. Proses persetujuan yang belum sesuai dengan aturan DPR, sehingga juga menimbulkan tanda tanya besar, karena di tingkat pertama yang tidak disetujui juga membaca draf final yang disetujui dan ditandatangani di setiap kertas. Menyetujui RUU di tingkat kedua atau rapat paripurna. Individu dengan kekayaan bersih tinggi juga mengalami beberapa masalah lain, seperti rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 8 Oktober 2020, lalu ditunda hingga 5 Oktober 2020. Kemudian setelah rapat paripurna disetujui, nomor halaman terakhir RUU tersebut diubah dari 905 halaman menjadi 812 halaman, yang menambahkan kalimat baru dan ketentuan hukum.

“Oleh karena itu, wajar jika undang-undang ini terus menuai kontroversi. Bahkan karena banyaknya isu dan penolakan masyarakat, Presiden Yokowi meminta terbitnya” Perppu “untuk mencabut” UU Ciptater “. Ditambahkan bahwa penolakan FPKS terhadap UU Ciptaker merupakan advokasi umat. Perwakilan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiya (dan tentu saja Isiah), Nadradura Ulama (Nahdlatul Ulama), Kongres Muslim Ketujuh dan Serikat Buruh .- “Ini sebenarnya adalah aspirasi banyak ormas, itulah tujuan yang kami dukung dan perjuangkan. Ia menyatakan bahwa di Republik Demokratik, segala macam anarkisme dan kekerasan, termasuk berbagai tindakan yang dialami oleh staf medis Muhammadiyah dan penangkapan beberapa radikal, harus dikritik, dikoreksi, dan tidak boleh diulangi. Ia mengatakan: “Penyelidikan terhadap mereka yang melakukan anarki dengan melempar batu dan membakar fasilitas umum harus menjadi subjek penyelidikan yang tegas dan menyeluruh.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *