Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, membenarkan Presiden Joko Widodo secara pribadi akan menghadiri rapat tahunan MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2020. Pimpinan lembaga nasional akan diserahkan langsung kepada pimpinan lembaga nasional melalui rapat tahunan MPR RI.

Namun karena suasana pandemi, format acara kembali ke rapat tahunan terakhir MPR. Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) selanjutnya akan menyampaikan laporan tahunan badan nasional tersebut. Kesepakatan kesehatan akan terus diberlakukan pada rapat tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran anggota dan tamu MPR RI yang sebenarnya. Anggota MPR RI yang tidak hadir sebenarnya dapat mengikuti rapat tahunan MPR RI.

“Kehadiran pribadi Presiden Joko Widodo merupakan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat yang dianugerahkan MPR RI. Karena MPR RI dipilih langsung oleh anggota DPR RI dan DPD RI,” Covid-19 Pandemi bukanlah halangan untuk mengurangi kegiatan agenda nasional. Yang terpenting tetap melaksanakan kesepakatan sanitasi, “kata Bamsoet,” Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Rabu (7/8/20).

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut, yang mana Termasuk Ahmad Basarah (Ahmad Basarah), Ahmad Muzani (Ahmad Muzani), Jazilul Fawaid (Jazilul Fawaid.), Lestari Modijat , Seriaf Hassan, Zukifri Hassan, Arsul Sani dan Fader Mohamed menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR Indonesia Ma’ruf Cahyono. Bersamaan dengan itu, Presiden Joko Widodo mendampingi Sekretaris Negara Pratico (Mattpulhukam Mahfud MD), Sekretaris Negara Platico (Pantikno) dan Seskab Pramono Anung (Seskab Pramono Anung). ) Menemani. Pertemuan selama pandemi Covid-19 bisa jadi serius. Dari laporan teknis pelapor hingga prosedur keamanan, seluruh proses dikoordinasikan. Bamsoet mengatakan: “Kemajuan teknologi informasi memungkinkan masyarakat dimana saja dapat berpartisipasi dalam muktamar tahunan MPR RI. Sebagai negara hukum yang demokratis, pemerintahan harus mengedepankan asas kebersihan dan tata pemerintahan yang baik. Tandanya adalah dengan membuka informasi pemerintahan kepada publik, dan segala tindakan atau keputusan harus dilakukan. Bertanggung jawab kepada masyarakat. Lembaga nasional sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat dapat mendengarkan dan mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah atau lembaga negara, ” tutup Bamsoet. .

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *