TRIBUNNEWS.COM-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) menyerahkan “Penghargaan Bintang Jasa Utama” kepada Ahmad Basarah, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat dan beberapa tokoh nasional lainnya. Diantaranya Termasuk MPR Bambang Susayo dan Wakil Presiden MPR Ahmad Muzani. Istana Negara Jakarta, Kamis (13/8/2020) .

Penghargaan ini dianugerahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 52 / TK / Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, tentang pemberian jasa bintang kehormatan.

“ Menurut saya, tanda kehormatan dalam bentuk melayani protagonis ini bukan hanya penghargaan untuk saya, tetapi juga penghargaan untuk MPR dan PDI Perjuangan yang saya perjuangkan. Untuk ini, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan semua orang yang menganggap saya layak atas anugerah besar ini.

Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputri, Presiden PDI Perjuangan, yang telah memberi saya banyak hadiah atas kepercayaan dan tanggung jawabnya dalam mengabdi pada negara dan negara, ” Ahmad Basarah (Ahmad Basarah) di negara bagian tersebut. Usai menerima penghargaan kehormatan dari Istana Parlemen, Dwi Anggono mengatakan bahwa orang-orang tertentu yang telah memperoleh tanda jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menyangkut gelar, tanda jasa, dan kehormatan. Paragraf pertama Pasal 1 UU menyatakan bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian dewan tertentu yang ditunjuk oleh presiden, dan kemudian berdasarkan pendapat dewan, presiden menetapkan bahwa orang-orang tertentu dianugerahi gelar nasional, kehormatan dan Tanda kehormatan. “ Dalam undang-undang ini, terutama Pasal 28 (3) memang menunjukkan bahwa ada persyaratan khusus untuk pemberian gelar, jasa dan kehormatan, yaitu, penerima Bintang Jasa dianggap telah memberikan kontribusi yang signifikan pada suatu bidang atau acara tertentu. Beberapa hal yang baik untuk keamanan, kesejahteraan dan kebesaran negara dan negara, pengabdian dan pengorbanan mereka di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak hal yang baik untuk negara dan negara dan / atau hal lainnya.Layanan dan layanan mereka ada di Diakui secara luas di tingkat nasional. Saya yakin Mas Ahmad Basarah memenuhi semua syarat tersebut, ” terang dosen Universitas Jember Jawa Timur ini. Pada Desember 2016, Diponegoro Semarang membuktikan keseriusannya dalam mendalami Pancasila. Guna memperoleh gelar prestisius tersebut, Basala mengajukan pasal ke Mahkamah Konstitusi bertajuk “Eksistensi Pancas Sira Sebagai Patokan Hakim Undang-Undang Negara Republik Indonesia UUD 1945: Filsafat Hukum dan Tata Negara. Studi Perspektif “. – ” Dalam tesisnya, guru besar dari lima perguruan tinggi menguji tesisnya, dua di antaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menurut Massachusetts Dr. Mahfud dan Profesor Basarah Arief Hidayat. Sejarah, filosofi, dan status hukum Pancasila adalah semua sumber hukum nasional dan menjadi dasar putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Karyono mengatakan: “Ini memang kebaruan yang luar biasa. -Untuk memantapkan jalan pemikirannya, Ahmad Basarah juga menerbitkan buku berjudul“ Bung Karno (Bung Karno), “Islam dan Pancasila”, demikian esensi karyanya dalam disertasi doktoralnya. Di satu sisi, menjadi jembatan ideologis antara Islam dan nasionalisme, dan di sisi lain adalah ideologi antara kelompok Islam dan organisasi nasionalis. Bridge.

Sebelum terjun ke arena politik sebenarnya, Ahmad Basarah yang lahir di Jakarta pada 16 Juni 1968 ini akrab dipanggil Baskara, masih berstatus pelajar. Seorang politikus radikal dalam gerakan. Ketika menjadi Sekretaris Jenderal Presidium GMNI dari tahun 1996 hingga 1999, almarhum putranya Soeryanto (pensiunan polisi) secara aktif terlibat dalam reformasi mobil. Untuk menggulingkan rezim orde baru, pengalaman organisasinya diuntungkan dengan diterimanya Pelatihan formal untuk gelar doktor di Uni Law School, agar kemampuan politik Basala lebih cerdas. Kesalahan Tedah adalah pencipta berdirinya Organisasi Islam PDI Perjuangan, dan menjadi sekretaris Panitia Pertimbangan PP Baitul Islam di Indonesia sejak 2007. Masuk lingkaran Presiden PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, karier politiknya terus melambung. Basarah mendapat kepercayaan dari partainya dan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015 dan 2015-2019. Pakar Pancasila, Basarah juga mengasah pemikiran akademisnya melalui pengajaran program pascasarjana di beberapa universitas antara lain Unisma, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember dan universitas lainnya. Dan lain-lain.

Dia biasanya orang yang suka membantu dan berpartisipasi dalam diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh BPIP. Melalui platform BPIP, Basarah juga menekankan pentingnya menjangkarkan Pancasila dan menjadikannya sebuah ideologi yang dapat beroperasi di negaranya sendiri. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *