TRIBUNNEWS.COM-Perlindungan lansia (lanjut usia) seringkali tidak mendapat perhatian utama negara, karena selalu berbenturan dengan masalah produktivitas. Ke depan, kita harus mengambil langkah konkrit dan segera untuk mengantisipasi peningkatan populasi lansia.

“Lansia merupakan bagian dari tahapan kehidupan seseorang. Data BKKBN memperkirakan bahwa“ Pada tahun 2025, penduduk lansia Indonesia akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur. “Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Panitia Penasehat Rakyat Sidang Umum, memperingati konferensi ilmiah Persatuan Ahli Geriatri Kedokteran Indonesia (Pergemi) pada pembukaannya. Hari Lansia Internasional, Kamis (1/10) .– – Lestari menyatakan salah satu bentuk “harapan” adalah segera mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para lansia. Julukan Lestari, Rerie menambahkan, selama pandemi ini, pemerintah juga harus meningkatkan jumlah pemerintahan dan memperbanyak Meningkatkan jumlah unit pelayanan manajemen di rumah sakit.

Data hemodialisis mencatat bahwa 16% dari total kasus positif Covid-19 di Tanahshui disebabkan oleh angka kematian lansia sebesar 44%.

Faktanya, NasDem Legislator partai menjelaskan bahwa undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi orang lanjut usia sangat komprehensif, termasuk Pasal 30 UU HAM.Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari rasa takut melakukan sesuatu. Atau ancaman tidak melakukan sesuatu. Selain itu, “Undang-Undang Kesejahteraan Lansia” No. 13 tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 (tentang pelaksanaan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia). Ruili (Rerie), negara saat ini Pandemi Covid-19 tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, bahkan ancaman terhadap lansia semakin besar.

Dalam kesempatan konferensi ilmiah, Pergemi memberikan 30 saran kepada pemerintah, baik petugas kesehatan maupun masyarakat. Ini bisa dilakukan. Beradaptasi dengan kebiasaan baru selama pandemi Covid-19.

Rekomendasi pemerintah berfokus pada perkiraan bau pemerintah untuk memastikan bahwa kit uji reaksi berantai polimerase transkripsi terbalik (RT) terjangkau di institusi medis. -PCR) dan komunitas pelacakan kontak untuk lansia.Selain meminta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan / atau pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan layanan konsultasi jarak jauh, layanan perawatan di rumah dan pengiriman ke rumah. Tindakan darurat dari rekomendasi tersebut menyatakan bahwa hal itu harus didesak Pemerintah dan mitranya memenuhi kebutuhan para lansia agar mereka memiliki akses yang mudah terhadap peluang sosial dan ekonomi, cocok untuk lansia, dan selalu mengikuti prosedur kebersihan yang ketat.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *