TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hdayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Agama untuk tidak memberikan kado buruk kepada umat Islam di saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tahun Baru Islam / Hijriah 1442 H . Hanya untuk Muslim. Hidayat mengatakan, tidak adil dan diskriminatif jika hanya menyasar umat Islam yang memiliki ijazah dosen, padahal menurut fakta sejarah umat Islam telah berperan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi ketika umat Islam ingin berkorban, guna memenuhi syarat untuk mentransformasikan sila pertama Pancasila menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Demi menjamin keutuhan NKRI yang baru diumumkan pada 17/8/1945,

Selain itu, sikap Menteri Agama yang akan mengesahkan dai sebagai seorang Islam ditolak, dan dikritik oleh tokoh-tokoh non-Muslim seperti Christ Wame Puas. Menurut individu-individu berpenghasilan tinggi, sekalipun sertifikasi itu benar-benar dilakukan harus diterapkan kepada dakwah dari semua agama, agar keadilan itu adil dan mereka tidak saling percaya.Oleh karena itu prinsip moderasi, toleransi dan toleransi benar-benar menjadi agama. berniat untuk. Misionaris dari semua agama. – Menteri Agama tidak boleh mendiskriminasi umat Islam dan harus bersikap imparsial sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Jika program sertifikasi yang akan dilaksanakan harus profesional, amanah, adil dan tidak diskriminatif, terutama Dalam kasus politisasi. Karena pemerintah berencana menargetkan misionaris dari semua agama secara adil dan dapat diandalkan. Selain itu, Menteri Agama mengumumkan bahwa dia bukan Menteri Islam, tetapi Menteri Semua Agama. “Individu berpenghasilan tinggi pada Rabu 19/8 Demikian disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Orang-orang kaya yang juga merupakan Komite Kedelapan DPR RI, bekerja sama dengan Kementerian Agama, menyatakan bahwa meskipun mereka mendukung Islam wasathiyah (moderat), tasamuh (toleransi) dan menentang radikalisme, mereka telah melakukan diskriminasi terhadap misionaris dan penceramah sejak 2015. Jika tujuan sertifikasi nonprofesional adalah untuk mencegah radikalisme dan menunjukkan sikap lembut, toleran, dan intoleran, maka yang terbaik adalah menunjukkan contoh toleransi dan kelembutan melalui kebijakan ruang dialog terbuka. -Kuliah dan dakwah radikal-kalaupun rencana itu akan dilaksanakan, menurut Hidayat, aturan dai semua agama harus diterapkan. Tindakan yang diambil dengan menggunakan ajaran masing-masing agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dilakukan secara acak. Jokowi tidak lagi menjadi kegiatan prioritas dalam rencana kerja pemerintah / Kementerian Agama 2020. Kegiatan tersebut rencananya akan diserahkan ke Republik Demokratik setelah akhir tahun 2019 dan April 2020 (karena penyesuaian fokus kegiatan Covid-19). Ketidakpercayaan pemerintah di kalangan komunikator agama juga membingungkan misionaris Islam, terutama jika rencana tersebut dapat diterapkan untuk mempersulit misionaris dan komunitas Muslim. Meskipun mereka memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, meskipun mereka dituduh oleh penjajah Belanda sebagai organisasi radikal. -Muslim bahkan sangat toleran, menanggapi tuntutan minoritas, dan setuju untuk mengubah perintah pertama menjadi Tuhan Yang Maha Esa. -Hari ini, momentum memperingati HUT ke-75 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyambut Tahun Baru Islam 1442H masih sangat disesalkan, apalagi pemerintah belum mampu melaksanakan Menteri Agama Covid-19 yang belum memberikan kebijakan yang menenteramkan sebagai obat untuk mengalahkan Covid. satu. -19. Sebaliknya, Menteri Agama justru akan membalas bingkisan muslim lama dan korban serta memberikan “kado”, yang justru meresahkan karena skema sertifikasi yang sudah dicanangkan bersifat diskriminatif dan tidak etis bahkan dengan dalih mencegah radikalisme. Adil. Ia menegaskan: “Saya seorang Muslim, apalagi jika ini juga dilakukan dengan cara intoleransi dan diskriminasi.” DanDiskusikan alasannya dengan wakil presiden. Wacana semacam ini sudah muncul sejak Kementerian Agama terakhir, dan ditolak oleh berbagai kalangan Muslim karena diskriminatif, tidak adil dan berprasangka buruk. Sekarang, dia juga ditolak, bahkan oleh sebagian non-Muslim.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *