TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, pemateri Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara tepat agar tidak melanggar hak asasi orang lain. Dalam kehidupan sosial dimana setiap orang hidup berdampingan dengan sesamanya, perwujudan dan ekspresi hak asasi setiap orang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain.

“Dalam konsep ini, untuk menghindari konflik dan menimbulkan konflik sosial, setiap orang harus menghormati institusi dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Setiap perwujudan kebebasan berpendapat selalu merupakan hasil dari konten yang disampaikan, sehingga bersifat negatif. Makna konsep bebas tanggung jawab, “kata Bamsoet dalam pidatonya di Atelier pour le pays. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM) Universitas Indonesia menyelenggarakan acara “Discover the” Fuzzy “Frontier of Freedom” di Jakarta, Sabtu. (10/10/20) .

Presiden DPP Republik Demokratik ke-20 menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat setiap orang dibatasi oleh dua hal. Yang pertama adalah kebebasan orang lain, dan yang kedua adalah hukum dan peraturan. – “Pembatasan pertama lebih bersifat subyektif, karena setiap orang memiliki tolok ukur yang berbeda-beda dalam menafsirkan pelanggaran dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu pembatasan kedua yaitu undang-undang, agar kebebasan pribadi tidak dilanggar. Kebebasan HAM. Bonsout mengatakan .— Kepala Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar dan tolak ukur kehidupan yang sehat dan demokratis. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk mengukur derajat kebebasannya. Indeks demokrasi terbagi menjadi tiga. Satu aspek yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan dinamika sistem demokrasi. Selama periode ini penurunan indeks demokrasi terjadi pada tahun 2010 (dari 67,3 menjadi 63,17), pada tahun 2012 (dari 65,48 menjadi 62,63).), 2015 (dari 73. , 04 menjadi 72,82) dan 2016 (dari 72,82 menjadi 70,09). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2020, Indeks Demokrasi Indonesia saat ini 74,92 (level 0). Bamsoet menjelaskan: “Ke 100, atau dari Sejak 2019 terjadi peningkatan 72,39. Namun demikian, lanjut Wapres Pemuda Pancasila, kenaikan indeks demokrasi tidak serta merta menunjukkan peningkatan kebebasan berpendapat. Memang kebebasan berpendapat hanya salah satu komponen dari indeks demokrasi.

“Selain indeks demokrasi, kita bisa menggunakannya untuk mengukur pidato. Indikator kebebasan lainnya adalah kebebasan pers. Menurut laporan reporter lembaga pemantau Wither Boundary, indeks kebebasan pers Indonesia naik dari peringkat 124 menjadi 119 pada tahun 2020. Bamsoet mengenang: “Kami bersyukur untuk ini, tetapi kami harus mawas diri tentang itu, karena posisi ini tidak lebih baik dari Timor Leste di 78 atau Malaysia di 101.” Wakil Ketua MPR ini menambahkan, karena banyak kemungkinan, kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat sangat mungkin terjadi, seperti protes atau unjuk rasa: -Pertama, ketidaktahuan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, terutama dalam undang-undang dan peraturan baru Situasi yang sudah mapan belum tersosialisasi secara optimal.

Kedua, pengetahuan hukum masyarakat kurang dan tidak memahami berbagai regulasi hukum. Apalagi ketika batasan kebebasan berpendapat kabur dan terdapat multitafsir.

“Di sini, penting untuk membangun kedewasaan politik sehingga semua pemangku kepentingan, baik itu aparat penegak hukum yang membidangi penegak hukum atau orang-orang yang bertanggung jawab kepada masyarakat, ketika mengutarakan pandangannya, kita harus menetapkan sudut pandang yang sama. Aturan-aturan ini dibuat untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara, oleh karena itu kebebasan berpendapat harus diungkapkan secara bertanggung jawab, ”tutup Bamsoet. *)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *