TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan tantangan terbesar Indonesia tidak sebatas membangun konektivitas antar daerah melalui pembangunan infrastruktur fisik. Namun, hal itu juga memperkuat konektivitas dalam hubungan kenegaraan.

Setidaknya ada tiga prioritas yang harus diperhatikan, yaitu pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan visi nasional. Mitra penting MPR RI berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga berwawasan kebangsaan. Atas dasar itulah, MPR RI dan Universitas Terbuka menandatangani nota kesepahaman untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI. Perkembangan visi kebangsaan memang tidak wajar. Justru sebaliknya merupakan proses berkelanjutan yang harus ditanamkan, dipupuk dan dirawat agar bisa terus tumbuh dan berkembang, ”kata Bamsoet usai penandatanganan nota kesepahaman dan sosialisasi keempat pilar tersebut.) Hampir di antara jajaran civitas akademika Universitas Terbuka, Pada Jum’at (28/8/20) di Sanggar Ketua MPR RI Jakarta. – Departemen Universitas turut hadir dalam pertemuan tersebut.Presiden Profesor Ojay Darojat, Wakil Presiden Keempat Dr. Liestyodono Bawono Irianto, Dekan Fakultas Hukum, Kemasyarakatan dan Politik , Dr. Sofjan Aripin, Dosen Universitas Terbuka Sjaiful Mifdar, Direktur Science Center Dr. Maximus Gorky Sembiring.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meyakini keberadaan Universitas Terbuka memberikan landasan bagi pembelajaran jarak jauh dan memajukan pendidikan tinggi Distribusi pendidikan yang adil sangat berkorelasi. Angka penetrasi internet mencapai 64%, yang menunjukkan bahwa 171,9 juta dari 268,6 juta penduduk di Indonesia sudah mengakses Internet. Promosi online (online) penerapan sistem pendidikan jarak jauh dan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) empat Sosialisasi pilar.

“Kita tidak ingin menghadapi berbagai masalah terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia. Apa yang terjadi tahun lalu akan terulang di tahun mendatang. International Student Assessment (PISA) 2019 akan datang dari 77 negara / wilayah. Keterampilan membaca, matematika, dan sains dari 72 siswa Indonesia menjadi prioritas utama. “Koordinasi pembangunan manusia dan budaya menunjukkan dari 3,7 juta siswa, ada 1,8 juta siswa setiap tahun. Lulusan sekolah menengah yang terpaksa bekerja tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi,” kata Bamsoet. Laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut juga menyoroti perkembangan expo yang belum sepenuhnya terealisasi sehingga menjadi beban bagi terwujudnya konektivitas nasional. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa pada tahun 2019 sebagian besar kontribusinya terhadap PDRB (sekitar 80,32%) masih berasal dari wilayah barat yaitu sekitar 59% di Jawa dan 21,3% di Sumatera. Kebijakan pendukung lainnya, seperti land reform dan penciptaan lapangan kerja melalui UMKM. Dalam hal menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa, kampus tidak bisa ketinggalan. Dengan begitu, jika kelak mereka lulus, mereka tidak hanya akan menjadi tenaga kerja yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, “kata Bamsoet. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *