TRIBUNNEWS.COM, Jakarta-Banbang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengatakan melalui Biro Riset MPR RI merekomendasikan calon gubernur sesuai visi dan misi gubernur. Naskah / Bupati Walikota yang terpilih sekaligus Pilkada pada 9 Desember 2020 adalah sebagai Sebagian misi pemersatu visi kebangsaan Republik Indonesia seutuhnya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai penanggung jawab penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi dan misi sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional.Oleh karena itu konsep kemajuan daerah merupakan bagian dari konsep kemajuan nasional.Pembangunan daerah diwujudkan sesuai dengan pembangunan nasional yang mengacu pada kesamaan visi yaitu terciptanya Bangsu yang berkeadilan. Said: “Kami akan menanggapi webinar Pilkada yang diselenggarakan oleh Persatuan Komunitas Sinhas Indonesia, pimpinan daerah dan kemajuan daerah.” RI abad ke-20 menjelaskan kisah ideal mempertahankan pilkada selama pandemi, Ini tentang melatih para pemimpin daerah berkualitas tinggi untuk memungkinkannya memutus rantai penularan Dia telah mengadopsi serangkaian kebijakan untuk mendorong Covid-19 mengambil tindakan untuk mendorong pembangunan dan kemajuan daerah.

“Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pilkada harus berkualitas tinggi. Beberapa standar dapat dijadikan tolok ukur. Diantaranya kemampuan penyelenggara pemilu, netralitas dan tanggung jawab, minimal pelanggaran dan kecurangan, Bamsoet menjelaskan: “Derajat partisipasi masyarakat dan penyelesaian sengketa Pilkada yang transparan dan adil.”

Wakil Ketua Umum Partai Golkar menjelaskan data Nagara Institute Ini hasil Pilkada, pimpinannya sebagian besar kader non partai. Menurut catatan, setidaknya 56 kepala daerah yang bukan kader partai, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, sudah diberi status pengadilan tetap. Putusan itu, di sisi lain, juga menunjukkan bahwa parpol harus menentukan rekrutmen dan rencana kelahiran kembali, sehingga mereka yang maju dalam pemilu mendatang akan memiliki keterikatan emosional dengan partai tersebut. Bamsoet mengatakan: “Ini terkait dengan kesejahteraan individu atau kelompok. Berdasarkan data KPU per 15 Oktober 2020, dari 3.398 kampanye yang telah dilaksanakan, 3.259 (96%) di antaranya dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka. Hanya 4% selesai online. Bamsoet mengatakan: “Calon juga harus mengubah model kampanye mereka dengan memperluas kampanye online (virtual).” Namun, tidak dapat disangkal bahwa masih ada beberapa potensi masalah dalam politik elektoral selama pandemi. Misalnya dari tingkat partisipasi pemilih, kedisiplinan pelaksanaan perjanjian sanitasi, status zona merah di antara beberapa penyelenggara daerah Pilkada, keterbatasan dukungan sumber daya, dan kesenjangan literasi teknis. Setiap pemilu selalu disertai dengan klise lainnya, seperti data pemilu, masalah logistik, konflik antar calon partai, kebijakan moneter, dan masalah lainnya. Persaingan politik dan faktor heterogen dalam kondisi ekonomi selama pandemiDan keragaman etnis, akan sangat mudah memanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memicu konflik horizontal, ”kata Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *