JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang diselenggarakan pada Jumat (14/8/2020) di Gedung Nusantara Gedung DPR Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo menanggapi isu-isu praktis seputar penanganan Covid pada pandemi ke-19. -Misalnya, dengan mengimplementasikan perjanjian kesehatan Covid-19, ia menyatakan perlu adanya sanksi tegas yang membuat masyarakat terkena tindakan disipliner atas penerapannya.

“Saat melaksanakan perjanjian kesehatan Covid-19, masyarakat harus dihukum berat. Kesepakatan itu tunduk pada peraturan daerah / Perda, tapi butuh waktu untuk menyusun peraturan daerah hingga akhir tahun, karena Covid-katanya ada 19 di daerah. Terus meningkat.

Ia juga memaparkan beberapa langkah yang perlu dilakukan, misalnya mendorong penyusunan Perda mengacu pada “Inpres Nomor 6 Tahun 2020” untuk memperkuat disiplin pencegahan dan penegakan regulasi dan pengendalian kesehatan Covid -19, dan mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kedua, dalam pelaksanaan perjanjian kesehatan, mendorong pemerintah daerah / pemerintah daerah dan komite perwakilan masyarakat lokal yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan daerah terkait disiplin masyarakat ( DPRD) untuk bekerjasama agar aparat TNI mempunyai dasar untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat jahil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan perjanjian kesehatan.

Ketiga, dorong peningkatan manajemen dan disiplin aparatur agar mampu menekan Covid- 19 kecepatan penularan di masyarakat, “dan harus didukung oleh polisi Bing dan TNI. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menaati peraturan kesehatan dalam beraktivitas, seperti memakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak fisik. Selain itu, karena penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan lemahnya penyerapan anggaran, Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Ketua (MPR) memaparkan beberapa tahapan pandemi Covid-19, seperti dalam proses melakukan rapid test, swab test, tracking / tracking dan implementasi protokol kesehatan.

Kedua, dorong pemerintah untuk segera memanfaatkannya Semua anggaran yang dikelola oleh Covid-19 demikian pula anggaran untuk penyerapan rencana stimulus ekonomi / PEN dapat dilaksanakan sesuai target, karena selama ini anggaran PEN baru menyerap OTRP sebesar Rp151,25 triliun. Total anggaran PEN sebesar 695,2 triliun dollar AS.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *