TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini tengah dibahas dalam legislasi RPD RI masih menuai kontroversi baru. Pasalnya, pada pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, bahkan penataan ulang industri keuangan akan kontraproduktif dan akan menghabiskan energi yang tidak perlu. Dan Syarief yang terukur mengatakan: “Masalah utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab anggaran. Penggunaannya. Berdasarkan publikasi Kelompok Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (20/2/9, Rabu), realisasi rencana penanganan pandemi masih rendah. Kabar menggembirakan bahwa 49,31% dari rencana perlindungan sosial dapat direalisasikan dan 42,14% UMKM telah merambah. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14,06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi dari dinas perlindungan sosial dan UMKM belum mampu mendorong atau setidaknya menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi yang sedang menyusut. Angka tersebut sebesar 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020 dan akan berlanjut pada kuartal ketiga tahun 2020. Tanggung jawab krisis untuk pemulihan ekonomi negara ini telah meninggalkan banyak masalah. Apakah reformasi sektor keuangan terkait dengan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan? “Apakah revisi UU Intelijen Bisnis akan meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi?” Ini isu kepemimpinan MPR yang juga anggota Dewan Tinggi Demokrat. Jika dewan mata uang dibentuk, maka independensi IB juga akan menjadi tolak ukur bagi bank sentral di sekitarnya.Silakan mengacu pada Pasal 21 sampai dengan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 dan Pasal 9 sd 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang secara jelas menyebutkan bahwa Bank Indonesia Ketika pemerintah dipimpin oleh sebuah komite yang bertugas membantu organisasi dalam memutuskan kebijakan moneter, keanggotaannya terdiri dari tiga anggota yang memiliki hak suara, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan Gubernur Bank. Undang-undang intelijen bisnis yang ditetapkan oleh Supervisory Currency Committee tidak hanya menghilangkan independensi bank internasional, tetapi juga memberikan ruang untuk campur tangan politik dalam pengelolaan sektor mata uang. Bentuk intervensi inilah yang justru menyebabkan inflasi tahun 1960-an dan krisis sistemik tahun 1997/1998. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati menghadapi penyesuaian kembali industri keuangan ini, karena dikhawatirkan krisis telah berkali-kali terjadi, terutama di bawah ancaman ketidakstabilan ekonomi global yang kerap menyeret pemerintah. Kata Syarief.

Padahal, independensi Bank Indonesia diotorisasi oleh Pasal 23D UUD 1945, yang secara jelas mengatur bahwa negara memiliki bank sentral, dan struktur, status, wewenang, dan tanggung jawabnya terikat oleh undang-undang. Klausul independen ini tentunya harus dimaknai dengan menolak segala bentuk intervensi untuk melaksanakan kewajiban Bank Indonesia dalam pengelolaan sektor uang. Syarief menyimpulkan bahwa amputasi BI-independent ini tidak perlu, sebuah langkah mundur.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *