Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. Partai Rakyat Korea juga telah melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang bisa merugikan negara. Di sisi lain, Partai Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. -Menghadapi kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan selama ini banyak pihak yang menduga banyak masalah izin kerja, salah arah, dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan, klaim ini dikukuhkan oleh usulan BJP. Saya yakin KPK telah mengkajinya dengan cermat dan obyektif,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah tetap memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan dari Partai Rakyat Korea tidak dipertimbangkan, dapat meningkatkan kecurigaan publik.” Seputar usulan KPK. KPK menyatakan pemerintah menyerahkan pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan Badan Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP). Wakil Ketua DPP PKB menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah, sehingga usulan tersebut Pikirkan itu tepat. Ia mengatakan: “Dalam analisis akhir, jika diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu juga akan menjadi bagian dari wilayah administrasi yang diatur oleh gou. Kami juga akan memantau kinerjanya.” Seperti kita ketahui, KPK menemukan tanda-tanda pelanggaran program izin kerja, dan KPK juga Setelah melakukan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program sertifikat pra kerja, di sisi lain KPK juga memberikan tujuh saran kepada pemerintah atau mengelola pelaksanaan program pra kerja sebagai peserta program tersebut. Rencana sertifikasi.

Kedua, gunakan Nomor Induk Kepesertaan (NIK), karena identifikasi peserta sudah mencukupi, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Ketiga, panitia harus meminta nasihat hukum kepada Jamdatun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kerja sama dengan 8 platform digital, terlepas apakah sudah masuk dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, ”Alexander Demikian disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Keempat, lanjut Alexander, platform digital tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan penyedia pelatihan (LPP). Oleh karena itu, perlu dihentikan penawaran 250 kursus pelatihan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kelima, kelayakan mempertahankan materi pelatihan dan menentukan apakah akan menyelesaikannya secara online. Ia mengatakan: “(Perencanaan) yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam bidang pelatihan dan mempresentasikannya dalam bentuk deskripsi teknis.” – Keenam, materi pelatihan yang ditentukan untuk tersedia secara bebas melalui Internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. Ketujuh, penyelenggaraan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak bersifat fiktif.

Misalnya, Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *