Di depan Kabupaten Sleman di Yogyakarta, dihadapan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta, mereka mengikuti bakti sosial Empat Pilar Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau MPR, Senin (5 Oktober 2020) Day), Jazilul Fawaid, wakil ketua Musyawarah Rakyat menyampaikan nasehat atau informasi Sunan Kalijaga yang dapat memberikan pedoman bagi kehidupan. Katanya .

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Pancasila harus dihidupkan kembali agar nilai-nilainya dapat dirasakan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia mengatakan: “Hal ini menempatkan rakyat pada posisi sejahtera, sejahtera dan adil.” Agar Pancasila bisa bertahan, basis negara akan terus disosialisasikan.

Sosialisasi di Desa Sentono Taman Martani merupakan sosialisasi empat pilar MPR yang ditegaskan Jazilul Fawaid. Hal serupa pernah ia lakukan di Desa Tridadi, Kabupaten Sleman sebelum mengikuti bakti sosial tak jauh dari gedung Candi Prambanan. Itu untuk memperkuat 4 pilar. Konon keempat pilar ini merupakan komitmen negara. “Pancasila adalah ungkapan para pendiri negara yang banyak di antaranya adalah ulama. Pancasila itu tempat suci ulama,” ujarnya. Menurut Jazilul Fawaid, penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah mewujudkan nilai-nilai leluhur para pendiri dan ulama negara. Menurut sesepuh PMII, nilai-nilai tersebut mempersatukan Indonesia.

Dikatakan bahwa hingga 9 Desember 2020, ratusan kabupaten dan kota serta puluhan provinsi telah menyelenggarakan Pilkada. Pilkada diharapkan mampu mendidik para pemimpin atau pemimpin daerah yang mampu mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dia berkata: “Mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih orang yang bertanggung jawab atas kawasan.” Ujiannya adalah kebijakan moneter yang longgar dan sikap pragmatis para pemilih. Ia berharap pilkada bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. “Memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi melibatkan empat pilar MPR. Ia mengatakan juga sebagai pemimpin inovasi dalam pembangunan nasional. Bersama dengan pemimpin inovasi, potensi daerah akan digali. Agar bermanfaat bagi warganya. Berdasarkan arah pembangunan visi dan misi kepala daerah saat ini. Menurut pemberitaan, MPR berhak membentuk GBHN sebelum UUD 1945 diamandemen. GBHN adalah pedoman untuk menentukan arah pembangunan Indonesia. Setelah konstitusi diubah, GBHN dibatalkan agar presiden, gubernur, walikota, dan bupati dapat mencapai pembangunan sesuai visi dan misinya.Sekali lagi, pentingnya memilih pemimpin daerah yang memiliki visi dan misi, para pemimpin dan misi ini melibatkan keempat orang tersebut. pilar.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *