TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus merespon positif peningkatan COVID-19 yang berdampak pada 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan kasus harian meningkat paling banyak, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, dalam seminggu terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), jumlah kasus per hari masih melebihi 1.000. -Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah perlu lebih fokus untuk mengurangi penyebaran Covid-19, bukan hanya meningkatkan perekonomian.”

Ia juga mempertanyakan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Memang langkah-langkah yang diambil pemerintah belum membuahkan hasil, malah justru semakin banyak yang menjadi korban. Setelah penerapan kebijakan normal baru, tidak ada hasil yang dihasilkan. .

Misalnya, masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum menerapkan perjanjian kesehatan untuk mencegah Covid-19. Selain itu, masih banyak wisatawan yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Ia menyarankan agar pemerintah melihat “situasi di negara lain yang sudah deregulasi dan menerapkan standar baru.” Bahkan, gelombang kedua Covid-19 melanda seluruh negara, -Juni 2020 Pada tanggal 16, beberapa wilayah di Tiongkok memberlakukan pembatasan ketat lagi setelah menambahkan 158 kasus baru; demikian pula, Korea Selatan kembali membatasi kasus baru kegiatan ekonomi setelah bergabung. Menariknya, Indonesia yang setiap harinya memiliki ribuan kasus telah melonggarkan pembatasan tersebut. Selain itu, setelah perjanjian kesehatan diterapkan secara tegas di masyarakat, tidak ada relaksasi. Syarief mengatakan: “Kebijakan semacam ini tidak normal dan kontraproduktif.” Ia juga mempertanyakan hasil dan ruang lingkup kerja pemerintah setelah pemerintah menyiapkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar. Miliaran dolar belum menunjukkan hasil dari penurunan kasus positif Covid-19 atau kemajuan manajemen sektor kesehatan. Padahal yang terjadi adalah anggaran yang sangat besar menyebabkan defisit APBN membengkak menjadi 6,34% dari PDB. Dana ini setara dengan 24,73% dari belanja APBN 2020 yang menjadi beban penduduk.

“Dengan dana sebesar itu, pemerintah harus bisa menekan penyebaran Covid, 19. Syarief Hasan menjelaskan:” Menghadapi pandemi Covid-19. “Syarief Hasan juga mengimbau kepada pemerintah untuk mencari solusi dan strategi yang sangat mobile. Tidak hanya harus berorientasi ekonomi, tetapi juga strategi yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan.

“ Ini sangat penting untuk memulihkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, dan bahkan ketidakpercayaan publik. Pemerintah gagal memadamkan peningkatan Covid-19. Dengan mengembalikan kepercayaan publik, masalah ini bisa diselesaikan bersama, ”saran Syarief Hasan. Masyarakat harus dibekali bukti bahwa pandemi Covid-19 bisa diselesaikan. Selain itu, anggaran tersedia yang besar, di sisi lain semakin banyak kasus setiap harinya. Banyak orang yang berteriak-teriak karena perekonomiannya terganggu. “Pemerintah juga harus lebih gigih dalam menerapkan standar baru dan menangani pandemi Covid-19. Karena dari segi pengurangan jumlah Covid-19 dan pemulihan kesehatan normal, kinerja pemerintah diukur dari sosial dan ekonomi masyarakat, ”ungkapnya. Syarief Hasan menyimpulkan pemerintah gagal memerangi penyebaran Covid-19 yang mana Artinya, pemerintah belum bisa menjamin perlindungan rakyat di bawah kewenangan UUD 1945. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *