Indonesia TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengapresiasi capaian DPR RI yang sudah hampir satu tahun menunaikan tugas rakyat sejak menjabat pada 1 Oktober 2019. Wakil presiden dan anggota DPR RI, DPR RI dan pemerintah bekerja keras mengontrol Penyebaran Covid-19. Sementara itu, menyiapkan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai 695,2 triliun rupiah. RI terus memantau kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran PEN agar efisien dan mencapai tujuannya. ”Bamsoet menghadiri Rapat Pleno Dies Natalis ke-75 DPR RI yang sebenarnya berlangsung pada Senin (1/9/20) dari Pantai Black Rock Bali. Diselenggarakan.- Sesuai dengan kehadiran langsung atau virtual tokoh-tokoh nasional yang pernah memimpin DPR RI. Ketua DPR RI ke-14 Harmoko, Ketua DPR RI ke-15 Akbar Tanjung, Ketua Indonesia ke-16 Agung Laksono, Ketua Indonesia ke-17 Marzuki Alie dan Ketua Indonesia ke-19 Parlemen Ade Komarudin (Ade Komarudin). Bamsoet sendiri merupakan ketua DPR RI ke-20. Bamsoet berterima kasih kepada DPR RI yang telah mengesahkan 6 RUU menjadi undang-undang (UU). Salah satunya pendamping “Peel RUU Perppu Pilkada 2020 yang memberikan perlindungan hukum bagi pilkada serentak tahun 2020 dengan mengutamakan perjanjian sanitasi. Undang-undang ini menjamin bahkan dalam suasana pandemi Covid-19 Itu juga bisa menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat. Jangan mengerahkan massa saat kampanye pemilu. Pelaksanaan kampanye bisa menggunakan media sosial agar tidak meningkatkan penyebaran Covid-19, ”kata Bamsoet. Diskusikan hukum yang komprehensif tentang Job Creation Act. Pertemuan maraton dengan 16 serikat pekerja dan perwakilan serikat pekerja dari tanggal 20 hingga 21 Agustus 2020 membuktikan hal ini, yang mencapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan UU Penciptaan Kerja. Diharapkan dengan rampungnya “Job Creation Act”, akan mempercepat masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. -Tentu saja, dalam berbagai prestasi yang telah diraih, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Misalnya menyelesaikan RUU sebagai produk hukum asli Indonesia. Saya tidak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda. Pembahasan sudah terlalu lama ditunda, dan saya berharap DPR RI bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya selama 2019-2024. Bamsoet menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *