Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan sengketa asuransi yang melanda Bumiputera 1912 United Life Insurance (AJB) yang membebani perusahaan tersebut. Banyak kerugian. Bahkan beberapa orang yang diasuransikan tidak dapat menarik asuransi pendidikan dari anak-anak mereka. Membuat pemegang polis tidak hanya menderita kerugian materi, tetapi juga kerugian non materi.

Menurut catatan, pada Desember 2019, total aset AJB Aborigin 1912 hanya 10,28 miliar rupiah, keadaan keuangan defisit 23 triliun rupiah, dan tunggakan utang mencapai 4,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020, potensi jumlah klaim diperkirakan mencapai 5,4 triliun rupee.

Baca: Tidak ada pensiun! Inilah yang dimaksud Sisca Soewitomo dengan “gantung pot” – “Sejak September 2019, Bank Dunia (Bank Dunia) telah memberikan informasi mengenai AJB Bumiputera dalam laporannya tentang risiko ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Isu 1912. Bahkan Bank Dunia menyebut AJB Bumiputera 1912 adalah bisnis yang mungkin kekurangan likuiditas dan perlu segera diperhatikan, “kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/11/8).

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengungkapkan, sebelum penilaian Bank Dunia, sengketa masyarakat adat AJB sudah berlangsung sejak krisis ekonomi 1998. Itu sudah berlangsung sejak 1912. Sebelum pengalihan pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) ke OJK, sengketa AJB Bumiputera 1912 tidak gagal dan bisa diselesaikan.

Baca: Saat Ditolak Rumah Sakit, Katarak Nenek Ratmah Kini Bisa Disembuhkan

“Ini Menunjukkan Ada Masalah dengan Mekanisme Pemantauannya. Oleh karena itu, OJK harus menunjukkan kinerjanya agar masyarakat tidak meragukan keberadaannya. , “Kata Bamsoet. Kepala FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan, sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, reksa dana AJB Bumiputera 1912 harus mampu mengelola dana masyarakat secara profesional. Kegagalan membayar klaim pelanggan merupakan tanda penting salah urus dalam manajemen bisnis. Terlebih lagi, mungkin ada pelanggaran hukum yang perlu diinvestigasi.

“Seharusnya OJK tidak berperan sebagai pengawas industri keuangan yang mengelola dana masyarakat. Jika kontroversi AJB Bumiputera 1912 terus berlanjut, masyarakat bisa mempertanyakannya. Terkait penggunaan OJK,” kata Bamsoet.

Baca: Seekak Peek Industri Jamu di Pasar Global

Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga mendesak agar pengelolaan masyarakat adat AJB dibuka untuk pemegang polis pada tahun 1912. Sebagai perusahaan asuransi yang sudah lama berdiri di atas badan hukum yang sama, transparansi status keuangan menjadi kunci utama untuk keluar dari masalah. Pemegang polis perlu mengetahui situasi keuangan sebenarnya yang sedang terjadi karena laba rugi perusahaan mereka juga merupakan perusahaan yang mendukungnya.

“Jika manajemen enggan membeberkan, AJB Bumiputera 1912 bisa saja rusak. Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perusahaan asuransi bersama (No. 87 tahun 2019), yang mana Diizinkan mengubah bentuk asuransi usaha patungan (mutual) menjadi perseroan terbatas (PT), sehingga lebih mudah menarik investor dan modal, serta menyelesaikan berbagai sengketa lainnya, ”tutup Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *