TRIBUNNEWS.COM-Sesuai ketentuan UU No. 17 tentang MD3 tahun 2014, terpisah dari DPR, DPD dan DPRD, dukungan hukum terhadap fungsi, tanggung jawab, status, dan kewenangan MPR terus meningkat. Salah satunya tampil pada acara Pustaka Akademika yang digelar Rabu (2/9) di aula Gedung B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten. Perpustakaan Universitas Untirta membahas judul “Konstitusionalitas Hukum Kelembagaan Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai perwujudan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, dan Wakil Kepala Sekolah Suherna SP III Untirta. , Serta Dekan Fakultas Hukum Untirta Agus Prihartono, serta para Guru Besar dan Mahasiswa Untirta Serang Banten.

Selain menganalisis makalah, dalam kegiatan perpustakaan universitas, Perpustakaan MPR dan Untirta juga menandatangani kesepakatan. Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Dekan Karo Siti Fauziah dan FH Untirta Agus Prihartono dari Departemen Humas MPR. Sama seperti DPR DPD dan DPRD. Semua yang terjadi antara MPR dengan ketiga lembaga lainnya, seolah memiliki fungsi, tanggung jawab dan peran yang sama. Padahal, MPR dan DPR, DPD dan DPRD sangat berbeda.

“Seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan Komisi Yudisial, MPR juga harus membuat undang-undang tersendiri yang terpisah dari DPR, DPD dan DPRD. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urutan paragrafnya, kata Restu Gusti. – MPR dan lembaga lainnya, terutama sesuai dengan susunan DPRD Restu, sangat kocar-kacir, karena DPR bukanlah kekuatan legislatif seperti DPR Badan legislatif. Di sisi lain, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah perumusan peraturan daerah. Oleh karena itu, DPRD seharusnya tidak diatur dalam UU MD3. Karena memang tepat untuk mengawasi DPRD dalam undang-undang kewenangan pemerintah daerah terkait.

Undang-undang tentang MPR adalah konstitusi yang terbaring di tempat tidur, yang membedakannya dengan lembaga negara lainnya. Karena MPR memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda dari lembaga publik lainnya, ”tambah Restu.

Lia Riesta Dewi, SH, MH, Narsum dan para pemeriksa perpustakaan perguruan tinggi pun membuat pernyataan serupa. Menurut Republik Indonesia tahun 1945 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) UUD, MPR harus diatur dalam undang-undang tersendiri, tidak seperti lembaga lain, meskipun MPR bersifat wajib tetap dapat digunakan bersama DPR dan DPRD. DPD diatur dengan undang-undang yang sama, tapi DPRD tidak. Tingkat DPR dan DPD lebih tinggi dari DPRD.

“MPR harus diatur dalam undang-undang tersendiri agar tidak membingungkan. Setidaknya, UU tidak mengatur DPRD. Karena fungsi DPR dan DPRD berbeda. Lia Riesta menambahkan, satu bagian dari DPRD dan sebagian lagi dari pemerintah daerah. -Karena berbagai alasan tersebut, menurut pandangan Lia, Perpres MPR menggunakan undang-undang yang berbeda dengan lembaga nasional lain yang akan disahkan oleh UUD 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada awal-awal pembukaan, publik MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Hubungan, menyatakan MPR bersedia bekerja sama dengan semua pihak termasuk perguruan tinggi, sekolah swasta dan negeri. Ini terkait dengan fungsi dan kekuasaan MPR. Apalagi jika kegiatan tersebut bermanfaat bagi mahasiswa untuk perkuliahan. – “Dalam kondisi seperti saat ini, MPR membatasi kegiatannya. Siti Fauziah menambahkan tujuannya untuk membantu mencegah penyebaran Covid 19. Kalaupun terus berkembang seperti Untirta, pelaksanaannya harus memperhatikan kesepakatan kesehatan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *