TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan harapan dan pemikirannya terkait implementasi UUD di Indonesia. Hal itu disampaikan pada Selasa (18/8/2020) bertepatan dengan peringatan Hari Konstitusi yang digelar di Sidang Senayan di Jakarta. -Syarief Hasan meyakini bahwa memperingati Hari Konstitusi sangat berarti bagi rakyat Indonesia. Padahal, “Undang-Undang Dasar” sejarah telah menjadi dokumen nasional, yang menegaskan jati diri Republik Indonesia dan cita-cita Indonesia merdeka, merumuskan “Piagam Kelahiran Bangsa Indonesia” dan mengukuhkan Yayasan Nasional Pancasila. -Dia meyakini bahwa pengambilan sumpah konstitusi negara pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 merupakan bagian tak terpisahkan dari Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

“Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga berarti peringatan kelahiran. Kata Syarief Hasan.“ Anggota Pansus Demokrat itu juga menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi konstitusi negara. Selain itu, ada Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang merupakan landasan negara pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kita harus mewaspadai ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila. Ia mengatakan bahwa Pancasila tidak boleh diganti, didistorsi atau dicampuri oleh ideologi lain.

“UU HIP jelas menyimpang, mencampuri dan dapat menggantikan Pancasila, maka kita semua, terutama Partai Demokrat, dengan tegas mengatakan:“ Tolak. Ia juga mendorong pemerintah untuk menjadi yang terdepan dalam membela konstitusi nasional. Hal ini karena berbagai ideologi berusaha menggerogoti Yayasan Negara Pancasila. Ia juga berharap pemerintah dapat mengajukan RUU PIP yang diajukan pemerintah untuk menggantikan RUU HIP melalui penelitian lebih lanjut. , Agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi UUD RI dan pemerintahan negara. “Peringatan Hari Konstitusi merupakan promosi penting untuk mengevaluasi kepastian pelaksanaan konstitusi dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan nasional, agar konsisten. “Undang-undang dan regulasi Amerika Serikat”, kata Syarief Hasan. — Apalagi pada saat pandemi Covid-19 semakin perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UUD.

“Pemerintah harus benar-benar memperhatikan ketentuan konstitusi untuk menangani Covid- 19 pandemi. Aturannya adalah negara harus melindungi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menumpahkan darah dan memajukan kesejahteraan umum yang disebutkan pada ayat keempat. Mengenai UUD NRI 1945, ”tegasnya — dalam kesempatan ini, Syarief Hasan juga menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih relevan dengan negara Indonesia saat ini.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini sudah baik. Dan terkait serta terbukti dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa konstitusi ditegakkan sepenuhnya dan ditegakkan dengan baik di Indonesia, kata Syarief Hasan (Syarief Hasan).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *