TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak pemerintah mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Faktanya, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak resesi ekonomi yang parah.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah penganggur meningkat 3,05 juta, mencapai persentase 9,2 menurut data Bappenas saat pandemi Covid-19. Bahkan, LIPI memperkirakan dalam survei yang dilakukan dengan FEB UI pada 2 Februari pada 5 Februari, saat pandemi Covid-19, sebanyak 25 juta pekerja berisiko menganggur. Tapi itu juga akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Pasalnya, saat pandemi Covid-19, bantuan tunai sosial bisa mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli. “Oleh karena itu, tidak hanya untuk masyarakat kecil, tetapi seiring dengan semakin berkurangnya nilai tukar uang dan peredaran komoditas, hal ini juga akan merusak perekonomian Indonesia,” kata Syarief Hasan.

Memang, pemerintah telah mengalokasikan APBN 203,9 triliun rupee untuk pos perlindungan. Sosial. Prosedurnya juga berbeda. Mulai dari program keluarga harapan, kartu sembako, program bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan tunai langsung hingga dana besar hingga yang dianggap bermasalah yaitu kartu bantuan pra kerja.

Namun, anggaran besar ini hanya 34,04% pada akhir Juli 2020. Faktanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian selama hampir lima bulan.

<< Lambatnya realisasi dan penyaluran bansos kepada masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam merespon pemerintah terhadap dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid. Misalnya, rencana pra-kerja untuk penyaluran bantuan sosial kepada yayasan perusahaan atau melalui kelompok perusahaan tidak tepat sasaran dan bahkan dapat mengarah pada tindak pidana korupsi - ia juga menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukannya. Tumpang tindih data tidak selalu digunakan sebagai alasan lambatnya distribusi. Menurutnya, pemerintah telah memperoleh berbagai sumber dan lembaga untuk melakukan sentralisasi data sehingga tidak terjadi duplikasi.

“Pemerintah harus menggunakan database agar tidak terjadi overlap pada database tersebut. Ground,” imbuhnya. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan reformasi birokrasi seperti misi Presiden Jokovy dalam penyaluran bansos.

“Penyaluran bansos harus dipercepat, dan dinas tidak boleh terlalu lama” alasan, termasuk alasan yang belum diverifikasi. Setelah populasi memburuk, jangan hanya membantu orang. Syarief Hasan menyimpulkan Covid-19 parah atau sudah mati.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *