TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Wakil Direktur Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Periode 2011-2013, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna membahas pembuatan Polri Kekuatan dan tantangan yang lebih profesional, lebih modern, lebih modern tersedia di kanal pos Bamso dan YouTube Ngompol. Adhi Makayasa, alumnus senior dan pemenang Akademi Kepolisian tahun 1978, memaparkan tugas dan peran polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang biasanya mencakup perlindungan, perlindungan dan pengabdian kepada masyarakat; Menjaga keamanan dan ketertiban publik; penegakan hukum; dan penjaga perdamaian.

“Gelombang reformasi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 membagi TNI dan Polri (dahulu satu kesatuan) menjadi dua bagian yang terpisah, masing-masing bertanggung jawab. (Panglima TNI dan Kapolri)” TAP MPR no. VI / MPR / Tahun 2000 secara hukum menegaskan dasar konstitusional pemisahan polisi dari TNI, mengenai pemisahan TNI dari polisi, dan peran TAP MPR VII / MPR / 2000. Peran TNI dan polisi, ”ujarnya. Bamsoet, Sabtu (17/10 / 20) Tampil bersama Nanan Soekarna Jakarta di Channel Bamsoet, studio podcast Ngomong Politik (Politik). RI ke-20 Republik Demokratik Rakyat menjelaskan bahwa atas dasar dua TAP MPR tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kemudian mengikuti menurut tahun 2000 Keputusan Presiden Nomor 89 (Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) memisahkan TNI dan Polri. Hingga tahun 2002, pemerintah dan DPR mengesahkan UU No 2/2002 tentang Polri dan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang tentang TNI tidak disahkan hingga tahun 2004. Tetapi ini tidak berarti bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, Polri menghadapi berbagai persoalan, seperti mental aparat yang keji, hingga rasa keadilan di masyarakat yang tidak terpenuhi. Namun berkat berbagai tugas praktis, Polri telah mampu mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan survei hukum dan ketertiban yang diselenggarakan oleh Gallup Organization pada 2018, Indonesia menempati urutan ke-9 di antara negara-negara teraman di dunia. Dari 148.000 orang yang disurvei di 142 negara / wilayah, hampir 69% percaya bahwa Polri mampu melindungi keamanan Indonesia. -Ini tidak berarti Polri bisa berpuas diri. Masih banyak masalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. , Kami akan segera menghadapi tantangan dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020. Karena Pilkada, Pori harus bisa berperan dalam menjaga keutuhan kebangsaan pemekaran, ” jelas Bamsoet. Pancasila sependapat dengan Nanan bahwa polisi masa depan harus mengadopsi. Sikap humanis Polri bukan lagi waktunya mengutamakan penggunaan kekuatan untuk menjaga keselamatan, ketertiban dan melindungi masyarakat. -Dengan mengedepankan humanisme, Pori akan lebih dekat dengan masyarakat. Polri juga harus menjadi bagian dari semua golongan Dia tidak bisa bergabung dengan sekelompok orang. Saya yakin Polri, dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan terus meningkat, ”tutup Bamsoet. Mengapa Polri masih dituding membasmi demonstrasi anarkis? Anda dapat menonton semuanya secara keseluruhan di Podcast NgobrasàNgompol di akun YouTube saluran Bamsoet.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *