TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia Syarief Hasan menyampaikan pandangannya tentang sistem keamanan maritim Indonesia pada webinar IOJI Selasa (30 Juni 2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Indonesian Maritime Justice Initiative dan bertajuk “Penguatan Sistem Keamanan Maritim Kelembagaan Indonesia” -Yarief Hasan mengawali perspektifnya dengan menjelaskan potensi perairan Indonesia. Luas lautan Indonesia adalah 6,32 juta kilometer persegi, mencakup hampir 62% dari total wilayah Indonesia, sekitar 37% ikan hidup di sini, dan potensi penangkapan ikan tahunan adalah 65 juta ton. Katanya: “Potensi ini harus dibudidayakan dengan baik terutama di daerah perbatasan Indonesia.” – Bagaimana bisa Indonesia tidak? Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Di antara 10 negara tersebut, Indonesia baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan Papua Nugini untuk menetapkan perbatasan laut yang lengkap. Syarief Hasan mengatakan: “Demi keamanan, batas-batas tersebut harus diperhatikan, terutama di perbatasan yang rawan masalah seperti Semenanjung Natuna Utara.” — Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Natuna Utara (North Natuna) Perairan sering terganggu oleh negara lain. Misalnya, sepanjang 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat 13 kali kapal patroli Vietnam mengantar nelayan ke kawasan ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Dari akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020, pengawas biaya Tiongkok mengusir nelayan Indonesia dari perairan utara Natuna pada puncaknya, sehingga melanggar hukum maritim internasional (UNCLOS 1982). Kami bersama, terutama pemerintah. Pemerintah harus memperkuat badan keamanan maritim. Sehingga tidak akan ada kapal negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin illegal fishing, ”kata Syarief Hasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Menteri Pertahanan I menjelaskan ada tiga aspek utama untuk memperkuat keamanan Indonesia. Termasuk kepolisian, militer dan diplomasi. “Cara pertama yang harus dilakukan untuk melindungi lautan Indonesia adalah dengan memperkuat kelembagaan sistem keamanan maritim Indonesia. Selama ini, badan tersebut belum bersatu untuk melindungi lautan. Kata Syarief Hasan. -Dia menilai sistem keselamatan laut Indonesia belum mencapai hasil yang diinginkan. Ada sekitar tujuh lembaga yang melindungi perairan Indonesia, namun belum ada sistem koordinasi yang baik untuk mendukungnya. Oleh karena itu, hal ini biasanya menimbulkan banyak tumpang tindih di laut. Wewenang.

Syarief Hasan mengatakan: “Semua badan keselamatan laut harus berada di bawah Bakamla (Badan Keselamatan Maritim). -Dia meyakini selama ini Bakamla didirikan berdasarkan Keppres No. 178 tahun 2014, dan kinerjanya kurang memuaskan. Selain itu, anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal. Oleh karena itu, perlu penguatan mekanisme melalui anggaran dan mekanisme komando satu atap atau penyatuan komando, dan Bakamra, Polarut, KPLP, Administrasi Umum Kepabeanan, KKP dan instansi lainnya dipimpin oleh Bakamra. -Syarief Hasan melanjutkan, Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, intimidasi dan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Meski begitu, dia tetap meyakini Indonesia harus mengutamakan diplomasi untuk menghindari potensi perang, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan perairan Sungai Natuna Utara. Memang, keamanan maritim juga terkait dengan politik, hukum, hubungan diplomatik, dan ekonomi. Siriaf Hassan, anggota Dewan Senior Demokrat, menyimpulkan: “Pemerintah harus belajar diplomasi dari SBY dengan semangat satu juta teman dan tanpa musuh.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *