TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah harus menanggapi Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR paling lambat 20 Juli 2020. (Reaksi) ini sangat tergantung pada dinamika yang ada di pemerintahan, dalam hal ini presiden berkomunikasi dengan pimpinan partai, terutama yang mendukung pemerintah. . Dalam banyak kasus, kami sepenuhnya terserah pemerintah untuk memutuskan, “kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (7 April 2020), lalu mengembalikannya ke DPR karena mendapat tentangan dari seluruh lapisan masyarakat, atau menyusun DIM (daftar persoalan). Daftar tersebut) menggantikan seluruh isi RUU yang ditentang oleh seluruh lapisan masyarakat dan membatasi hanya mengatur keberadaan dan tugas pokok serta fungsi BPIP (Biro Pengembangan Ideologi Pan Kasla). Misalnya puluhan jenis, 60 pasal per bab, Sesuai harapan seluruh lapisan masyarakat, judul umum diubah menjadi Bab 5-6 dan 16-17. Judul dan isinya berbeda-beda. Saya baru mengusulkan inisiatif, dan salah satu RUU baru hanya menekankan pada penguatan terbatas PIPB. Misalnya seperti Seperti usulan PBNU, jangan dipelintir. Judulnya sederhana: RUU BPIP “, kata Bamsoet.

Jika pemerintah sudah mengambil keputusan, lanjut Bamsoet, terserah DPR yang memutuskan. “Kami ingin Bamsoet menyimpulkan:” Silakan diskusikan ini dengan pemerintah segera atau tunggu pandemi Covid-19 mereda. “(*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *