Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan perwakilan seluruh provinsi dan daerah / kota untuk segera menanggapi komentar masyarakat atas berbagai pendaftaran siswa secara online di tahun 2020. Proses pengaduan masalah (PPDB). – “Untuk menghindari keresahan dan kepanikan antara orang tua dan siswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh dinas harus membekali semua. Hal ini karena kecemasan mendorong orang tua atau siswa untuk berkumpul dalam proses PPDB. Saat keramaian ramai, Bahaya melanggar perjanjian kesehatan, ”kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/20).

Mantan Ketua DPP RI mengatakan hingga kemarin masalah masih ada, misalnya di Semarang proses PPDB online tingkat SMA memicu protes dari orang tua siswa karena tidak bisa mengakses pilihan seleksi sekolah di website PPDB. Bansout mengatakan: “Tidak hanya itu, namun di beberapa kota lain, Menhan terus angkat bicara.” Lambatnya pengoperasian server PPDB telah mendorong banyak pendaftar untuk terjun langsung ke Kantor Biro Pendidikan. Bahkan, sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 15 pengaduan tentang prosedur PPDB selama pandemi Covid-19. Keluhan terkait masalah kalibrasi teknis. — Wakil Presiden Pemuda Pancasila berharap proses PPDB online tidak memperpanjang masalah berupa penyebaran ancaman Covid-19. Oleh karena itu, tidak hanya kesalahan dalam sistem online yang harus diperbaiki. Tapi itu juga akan dipantau dari waktu ke waktu untuk mencegah orang tua dan siswa diblokir. Oleh karena itu, sesuai kesepakatan kesehatan, orang tua atau siswa hanya dapat mengikuti proses PPDB di rumah. Bamsoet mengatakan: “Sistem online harus dijaga sedemikian rupa agar setiap gangguan yang terjadi dapat segera diselesaikan tanpa harus menunggu lama.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *