TRIBUNNEWS.COM-Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan MPR 2019, Rapat Permusyawaratan Rakyat (MPR) diubah namanya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua BPK Achasanul Qosasi menyampaikan laporan Keuangan LHP MPR kepada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di ruang delegasi Gedung DPRD Jakarta pada Senin (10/8/2020).

Laporan Keuangan LHP MPR disampaikan oleh Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, mendampingi Kepala Auditor BPK, Tim Pemeriksa dan Staf Sekretariat Jenderal MPR.

Achsanul Qosasi mengatakan bahwa MPR sebagai lembaga negara tingkat tinggi memiliki temuan yang sedikit dan tidak signifikan, jadi ini sebuah rekor.

“Kita harus berterima kasih kepada Dr. Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR,” karena temuan BPK tentang pengelolaan keuangan lembaga-lembaga tingkat tinggi MPR tidaklah penting. Ini cukup besar bagi MPR sebagai lembaga negara tingkat tinggi, “ujarnya. Achsanul sangat yakin Sekjen MPR bisa menindaklanjuti temuan BPK.” Sejauh ini MPR bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, BPK telah memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang hingga kini belum diambil alih oleh BPK. Dia berkata. Perbaiki pelaporan keuangan.

Di saat yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan lembaga MPR menerima gelar WTP hampir setiap tahun. Notifikasi WTP merupakan penghargaan yang diberikan kepada lembaga nasional, kementerian, pemerintah pusat dan daerah serta “BUMN yang dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.”

Laporan keuangan LHP Ma’ruf MPR BPK membuktikan bahwa Sekjen MPR Ia mampu mengelola keuangan dengan baik, yang membuatnya mendapat pujian dari BPK. Ia mengatakan: “Anggaran kita bisa kelola sesuai standar akuntansi sehingga gelar WTP ini bisa kita pertahankan setiap tahun.”

Menyelesaikan LHP BPK ini, lanjut Maruf, ini adalah kerja keras dari semua kerja keras. Tanpa peran seluruh unit kerja, pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan secara tertib, dan pengelolaan anggaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan standar akuntansi. Semua pihak menyampaikan apresiasi atas kinerja Setjen MPR. Pada 2019, kinerja MPR mencapai 97. Dari segi penyerapan, anggaran MPR mencapai 95,62%. Sebelumnya, pada September 2019, MPR berpendapat MPR juga meraih WTP selama lima tahun berturut-turut (2014-2018). Saat itu, MPR meraih BMN Award, yaitu Anugerah Pengelolaan Barang Milik Nasional (BMN).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *