TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menilai ancaman teror dan intimidasi, serta korupsi dan korupsi yang dialami oleh para pemimpin banyak negara, dan para pemimpin negara tersebut mengumumkan akan bersama-sama mengoperasikan Indonesia (WE) Dipertahankan sebagai warisan kolonialisme. Ancaman terorisme dan ancaman intimidasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip rule of law yang telah disepakati untuk diterapkan di Indonesia dan harus dijunjung dan dipertahankan. Ia melanjutkan, jika kita memperhatikan tokoh-tokoh nasional tersebut, dikatakan bahwa Amerika Serikat seperti Profesor Din Syamsudin (Muhammadiyah), Profesor Rahmat Wahab Hasbullah (NU), Jenderal Gatot Nurmantyo (pensiunan), Dr. Rizal Ramli, Guru Besar. Sri Edi Swasono, Dr. Meutya Hatta (kepada Abdullah Hehamahua) adalah sosok paling penting, lembut dan mulia di tanah air, yang latar belakangnya menunjukkan cinta dan kepeduliannya terhadap negara dan republik Indonesia.

Julukan akrab HNW adalah ancaman suku bunga, bullying, pembajakan, dan aktivitas teroris, yang memang ironis di tanah air. Indonesia baru saja merayakan hari jadi ke-75 kemerdekaan Indonesia dan ke-75 tahun UUD 1945. Kita dapat melaksanakan demokrasi dengan tepat dan tepat, menghormati hak asasi manusia dan hukum, serta mewujudkan aspirasi Indonesia merdeka untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan “UUD 45”. Dalam aturan hukum yang menghargai hak, hak untuk mengutarakan pendapat diekspresikan dalam rangka mencapai kemerdekaan seiring dengan kemajuan negara, sehingga ibadah haji bangsa tidak menyimpang, tetap sejalan dengan berita “Pancasila dan UUD 45” Hidayat pada Rabu 19/9. Dikatakan dalam draf. Penting untuk dibuktikan bahwa Indonesia memang negara merdeka, negara demokrasi dan negara hukum. Ancaman, teror, pembajakan, dan intimidasi terhadap orang-orang dan ucapan Amerika ini. Mengungkapkan pendapat jaminan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ”ujarnya.Selain itu, Wakil Ketua Komite Syuro Partai Sejahtera dan Keadilan (SPS) menilai pernyataan AS tersebut merupakan wujud kepedulian para tokoh bangsa kepada bangsa dan negara. Kepedulian terhadap status quo. Ini membutuhkan kepedulian dan kerjasama semua pihak.

“Saya mendukung deklarasi ini dan percaya bahwa ini adalah penghormatan terhadap negara-negara demokratis dan prinsip-prinsip pemerintahan negara. hukum. Pemerintah harus menghargai demokrasi, koridor hukum dan kecintaan terhadap negara dan negara, terutama kontribusi atau kritik sekecil apapun dari kepribadian bangsa yang berbakat, untuk membuktikan bahwa pemerintah memang bertekad dan konsisten dalam melaksanakan Piagam PBB. Nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Ia menambahkan, “Apalagi pada usia 75 tahun, masyarakat Indonesia telah dilanda insiden medis dan kesehatan darurat di 19 negara, yang dapat mengancam negara dan kedaulatannya serta dapat mengakibatkan resesi ekonomi. “Orang-orang yang ikut serta dan mengelola pengalaman negara hendaknya menggugah perhatian semua pihak. Tidak ada yang terancam atau bahkan dicegah….” Kehadiran mereka justru memperkuat kerja menjaga kemerdekaan Indonesia dan memastikan Indonesia selalu ada. Pungkasnya . Menjunjung tinggi demokrasi, hukum dan hak asasi manusia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *