Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sangat bersyukur meski pandemi Covid-19 membawa tantangan bagi negara-negara demokrasi, namun kepercayaan masyarakat terhadap MPR RI masih berstatus pelajar. Hal tersebut berasal dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indicators Research Institute dari 16 hingga 18 Mei 2020, yang melibatkan penilaian publik terhadap pengelolaan Covid-19, kinerja ekonomi, dan dampak politik. TNI menduduki peringkat pertama dengan persentase 85,5%, diikuti presiden kedua dengan 82,8%, dan Polri 79,4%. Dan itu menguntungkan secara politik. Apakah berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara yang menghadapi pandemi Covid-19, termasuk Brasil, India, dan Amerika Serikat? Bansout mengatakan: “Karena kita memiliki nilai-nilai gotong royong yang dianut Pancasila. Seperti kita ketahui bersama, hasil survei juga menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Yoko Widodo. Dan Kinerja pemerintah secara keseluruhan. Kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi, mencapai 66,6%. Sementara itu, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah hanya 56,4%.

” Ada kesenjangan kepuasan. Alasan kesenjangan yang sangat besar ini mungkin karena masyarakat menganggap tindakan para pembantu presiden lebih lambat dari tindakan presiden yang sering turun langsung. Oleh karena itu, MPR RI berharap agar seluruh anggota kabinet Indonesia maju secara merata dalam mewujudkan visi dan misi presiden yaitu memberikan kemakmuran rakyat. “Masih banyak tantangan. Bukan hanya pemerintah, tapi juga MPR yang harus kita perbaiki. Salah satunya penguatan sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia (MPR) secara virtual dalam pandemi Covid-19 yang masih membayangi negara kita, ” kata Bamsoet. Time.Dari Sanggar di Jakarta, Ketua MPR RI, hampir merampungkan sosialisasi empat pilar empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia (MPR RI) kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kamis (20.06.20). .

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Aidil Pananrang (Aidil Pananrang) dan Infokom PB HMI Firman Kurniawan. Pada saat yang sama, Ketua PB HMI PJ Arya Kharisma Hardi dari Lampung, ratusan orang Pengurus HMI lainnya sebenarnya berasal dari daerahnya masing-masing.Di kerajaan Yunani kuno, demokrasi selalu dihadapkan pada kekuatan oligarki yang kuat, yang tidak senang melihat rakyat ikut serta dalam pengawasan fungsi pemerintahan.Sekarang, demokrasi juga menghadapi tantangan baru berupa bencana non alam. Tantangan seperti pandemi Covid-19 yang mengganggu tatanan kehidupan sosial. 47 negara, termasuk Indonesia, terpaksa harus menunda tahap pemilihan umum. Misalnya, Inggris menunda pemilihan kepala daerah pada Mei 2020, dan Italia yang menunda pada Maret 2020. Dengan referendum ke-29 untuk mengurangi jumlah anggota parlemen, Bolivia menunda pemilihan presiden pada 3 Mei 2020, dan Indonesia menunda pemilihan walikota / bupati hingga 23 September 2020, ”kata Bamsoet.

Mantan presiden DPR RI menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 menjadi momen penting bagi setiap negara untuk mencari solusi efektif guna meningkatkan demokrasi di saat situasi sosial tidak dapat berkembang secara normal. Karena tidak menutup kemungkinan berakhirnya pandemi Covid-19, maka akan terjadi pandemi lagi di masa mendatang. – “Masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan 64,19 juta anak muda. Oleh karena itu, kaum muda jangan sampai tidak menyukainya. Politik. Politik pada akhirnya menentukan arah negara dan kepemimpinannya. Bamsoet mengatakan:“ Semakin kuat negara, negara. Semakin hancur maka kualitas anak muda akan menentukan. – Sejak tahun 2014, FKPPI selaku Ketua Kementerian Pertahanan Negara menambahkan bahwa MPR RI telah menjalankan fungsi sosialisasi empat pilar MPR RI dengan berbagai kalangan, terutama generasi muda, agar kesamaan pemikiran dalam berwisata dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tidak akan berhasil. SekaligusSebagai aturan bagi generasi muda, dengan cara ini jika suatu saat mendapat tongkat komando dari pimpinan nasional, mereka dapat menjaga demokrasi dan menjaga masa depan dan kedaulatan Indonesia.

“Sistem demokrasi Indonesia diwarisi dari para pendiri negara seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Bukan sistem demokrasi Barat yang bebas. Itu hanya akan menguntungkan kaum borjuasi dan menjadi wadah tumbuhnya kapitalisme. Sistem demokrasi Pancasila yang dilandasi gotong royong dan keadilan sosial. Selain memberikan kesempatan bagi setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan pemerintahan, juga memungkinkan semua orang Individu bisa sejahtera bersama.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *