TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid juga merupakan salah satu anggota konstituensi RI di Republik Demokratik II Jakarta dan telah menerima banyak pertanyaan tentang nasib UU HIP dan UU BPIP. Pertanyaan itu diteruskan ke HNW dalam pertemuan virtual dengan warga dan tokoh masyarakat di Pesanggrahan, Jakarta, Jakarta Selatan pada Minggu (20/7).

Alasan mengapa pertanyaan ini diajukan adalah karena mereka percaya bahwa banyak klausul mengandung ketentuan yang kontroversial, yang telah menimbulkan kekhawatiran di antara banyak orang. Misalnya, sikap Parlemen Islam terhadap penyisihan TAP MPRS XXV / 1966 di parlemen membuat Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dianggap sebagai RUU HIP. Selain itu, ada pidato yang mengubah UU HIP menjadi UU BPIP.

Warga Dadang Sudarno ingin tahu kenapa hanya FPKS yang merekomendasikan pelarangan PKI TAP MPRS masuk UU HIP. “Kalaupun ada beberapa partai Islam di parlemen, apa peluang ke depan?” Tanya Dadang Sudarno.

Juru bicara lainnya, Nanang, merupakan anggota aktif dari Badan Pertukaran Pemuda Masjid Indonesia (BKPRMI) dan anggota Organisasi Massa Islam (MOI). Ia mempertanyakan UU HIP yang ia harapkan bisa diganti dengan UU BPIP. . Ia mengatakan: “Kami masyarakat dan Ormas memiliki penjelasan yang nyata atas perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP.” Hidayat Nur Wahid menjelaskan dari awal saat menjawab pertanyaan tersebut. Mengatakan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ingin mengetahui mengapa menggunakan MPRS TAP. XXV / 1966 tidak termasuk dalam HIP Act. Padahal, dibandingkan dengan TAP-TAP MPRS XXV / 1966 lainnya, Anda perlu memperkuat diri agar ideologi Pancasila tidak lagi merupakan kudeta komunis. -Hidayat menambahkan, untuk memenuhi Pancasila yang akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945, TriSila dan Ekasila harus dicabut dari UU HIP. “Namun kritik dan saran dari FPKS sebagian besar diabaikan oleh fraksi. Oleh karena itu wajar jika FPKS secara resmi memutuskan tidak ikut serta dalam penandatanganan RUU HIP pada rapat paripurna DPR,” imbuh Hidayat.

Padahal, kata Hidayat, bukan hanya PKS yang menolak UU HIP. . Dan Partai Demokrat menolak RUU yang diajukan oleh PDI-P. Pada saat yang sama, PPP dan PAN juga mengusulkan untuk memasukkan MPRS TAP dalam UU HIP. Hidayat mengulangi.

Menurut Hidayat, setelah Aliansi Nasional Anti-Persekutuan (NKAK) melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRRI, posisi politik saat ini adalah semua fraksi demokrasi dan hak politik RI setuju untuk mengizinkan TAP MPRS Pembukaan XXV / 1966 memperhitungkan HIP Act dan menghapus Trisila dan Ekasila dari HIP Act.

“Meski masih berupa pernyataan verbal / verbal, bagi kebanyakan orang ini bukan faksi pembuat keputusan yang formal,” ujarnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *