Syariefuddin Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan pemulihan ekonomi bagi peserta UMKM sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Karena UMKM merupakan tulang punggung dan pilar perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang saat ini sedang meningkat. -Bahkan, pelonggaran kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM belum berjalan mulus. Federasi Usaha Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengatakan, permintaan restrukturisasi kredit oleh bank dan lembaga jasa keuangan non bank masih sangat sulit, ”kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020). — Pemerintah mengesahkan UU No. 2020 Majelis Nasional No 1 meningkatkan APBN 2020 untuk penanganan pengeluaran dan dana Covid-19 menjadi Rp 405,1 triliun. Rp70,1 triliun untuk insentif pajak dan stimulus KUR, Rp 150 triliun untuk stimulus perekonomian nasional Berencana memberikan pendanaan, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan, serta pendanaan bagi UMKM dan perusahaan lain untuk mencapai pemulihan ekonomi. -Selain melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah UMKM, Syarief Hasan juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit adalah Masyarakat masih bingung. Dia berkata: “Bank yang memberikan kredit dan sewa terus mengumpulkan pembayaran selama masa sulit ini. UMKM.

Semua ini, lanjut Syarief Hasan, menunjukkan belum efektifnya realisasi pemulihan ekonomi masyarakat dari tingkat mikro.Bahkan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum komprehensif dan terkesan memiliki pilihan. Misalnya, hanya usaha mikro yang bisa menikmati pembebasan tagihan listrik, sedangkan usaha kecil dan menengah tidak bisa. Bahkan usaha kecil dan menengah pun terkena pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menentang pendistribusian skala besar Rs 152,15 crore ke BUMN Sayangnya, angka ini jauh lebih besar dari dana yang diberikan kepada UKM. Belum lagi, data terbaru menunjukkan bahwa defisit APBN tahun 2020 akan meningkat dari perkiraan 5,07% menjadi 6,27%, yaitu sekitar Rs 1.028 crore. Ia mengatakan: “Pemerintah harus mengutamakan besaran pendanaan, agar tidak menimbulkan defisit APBN yang terlalu besar, yang pada akhirnya harus menambah utang. Untuk keperluan lain, seperti dana talangan untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada 2020.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *