Surabaya TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengungkapkan 12 nama ruas jalan di kawasan Anyar Tambak di Surabaya dan menyerahkannya kepada masyarakat Surabaya melalui Pemerintah Kota Surabaya. Jalan ini dibangun dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pengembang real estate di Surabaya, dan diharapkan dapat mendorong perjalanan dan konektivitas, sehingga memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi warga Surabaya dan sekitarnya. — “Pembangunan jalan ini merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai prinsip Pancasila. Perintah pertama adalah semacam syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Perintah kedua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat perusahaan.Bagi masyarakat yang aktif di perusahaan, nilai kemanusiaan menjadi prinsip ketiga, yaitu bersatu membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Gunung Anyar, serta meningkatkan PAD dan perekonomian daerah. , Gotong royong antar perusahaan dan, menurut prinsip kelima, berbagai kelas masyarakat, kelas atas, kelas menengah ke bawah, dan kelas bawah semuanya dapat menikmati jalan ini dengan cara ini. Keadilan dan kesetaraan, ”kata Bamsoet, karena jalan ini telah Dibuka dan diserahkan ke Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya Kamis (27/8/20).

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, Komisioner X DPR RI RI Robert Kardinal, Presiden GERAK BS Dwie Aroem Hadiatie, Sekjen Gerak BS Ratu Dian Khatifa dan penggagas real estate Surabaya Aris Birawa (Surabaya Aris Birawa).

Jalan yang dibuka antara lain Jalan GERAK BS, Jalan Sejahtera, Jalan Persatuan, Jalan Amanat, Jalan Kemanusiaan, Jalan Keadilan , Jalan Empat Pilar, Jalan NKRI, Jalan Pancasila, Jalan Konstitusi, Jalan Bhineka Tunggal Ika dan Jalan Taqwa. Terhubung dengan Desa Gunung Anyar Tambak yang diisolasi jalan kecil dengan lebar 8 meter.

Total panjang 12 jalan beton yang disiapkan adalah 5 kilometer, sedangkan total panjang jalan aspal 1,3 kilometer dengan biaya mencapai Rp 100 miliar. Jalan ini juga menjadi pintu gerbang wisata mangrove seluas 48 hektar.Ini merupakan kebun raya mangrove pertama di dunia yang digagas Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada tahun 2019 lalu. RI mencontohkan Pasal 74 UU No 40/2007 tentang perseroan terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, perusahaan seringkali gagal memenuhi kewajibannya karena berbagai alasan. Bahkan tidak jarang orang memanipulasi CSR melalui program virtual. Oleh karena itu, pembangunan jalan dengan dana CSR patut diapresiasi dan ditiru oleh perusahaan lain.

“Khusus kasus pandemi Covid-19, pembangunan jalan akan merevitalisasi perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai hal juga bisa dilakukan oleh perusahaan lain. Misalnya dengan memberikan suntikan modal komersial, dengan mendirikan publik Sarana dan prasarana (seperti taman bermain anak, dan beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu) untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk berkreasi berbagai hal dalam memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. “.

Perusahaan KADIN Indonesia Wapres menegaskan bahwa perusahaan yang berbeda tidak akan menganggap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk penguatan kemitraan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.Tanggung jawab sosial perusahaan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan Pembangunan pemerintah membebani dan meningkatkan investasi sosial dan ekonomi dari perusahaan terkait. Perusahaan swasta dan emiten berpotensi tinggi dalam menggunakan dana CSR. Bamsoet menjelaskan bahwa tantangan tahunan bisa melebihi Rp 10. Tantangannya terletak pada reputasi perusahaan, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam mendorong perusahaan memenuhi kewajiban CSR oleh pemerintah pusat. Departemen Pertahanan AS, FKPPI, menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus memberikan sanksi yang berat, mulai dari peringatan tertulis, pengutukan, bahkan penangguhan atau pencabutan izin usaha perusahaan yang gagal melaksanakan CSR.

“Selain sanksi, penghargaan juga harus diberikan kepada perusahaan. Dari kemudahan persetujuan hingga pengurangan atau pembebasan pajak, perusahaan yang mematuhi tanggung jawab sosial perusahaan akan menerima penghargaan dan sanksi, dan perusahaan dapat lebih memperhatikan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaannya,” Bamsuth menyimpulkan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *