Pandemi TRIBUNNEWS.COM-Covid-19 belum menemukan ujung penyebaran kasus terkontaminasi di Indonesia. Data terakhir dari kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19 menunjukkan kasus positif harian tertinggi mengalami peningkatan, mencapai 1.043 pada Selasa (6/9/2020).

Oleh karena itu, sejak jumlah kasus pertama kali diumumkan pada awal Maret lalu, terdapat 33.076 kasus terkonfirmasi di Indonesia.

Sebelumnya, pada Minggu (6 Juni 2020), setiap hari ada 672 kasus positif. Kemudian, jumlah kasus pada Senin (8/6/2020) meningkat menjadi 847 kasus positif, dan saat ini meningkat menjadi lebih dari seribu kasus. Grafik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kasus pencemaran Covid-19 masih tinggi bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari.

Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah dalam menanggapi pandemi Covid-19. Memang sudah banyak langkah yang dilakukan pemerintah, namun angka positifnya tidak berkurang secara signifikan. Kalaupun pemerintah dilengkapi dengan PERPPU No. 1 tahun 2020, sudah disiapkan untuk penanganan Covid 19 dan telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi kepada PSBB selama periode tengah juga diragukan meningkat tajam. Pemerintah terus melonggarkan PSBB, dan pemerintah sudah mulai membuka mal-mal besar, namun masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perjanjian kesehatan yang ketat. “Pemerintah harus berperan aktif menekan laju kenaikan kasus sehari-hari dengan berbagai kebijakan dan kapabilitas, bukan merumuskan kebijakan yang kontraproduktif,” atau dengan memberikan pilihan lain kepada masyarakat untuk keluar rumah untuk beraktivitas, sekaligus mematuhi perjanjian kesehatan. Syarief Hasan melanjutkan: “Pemerintah harus belajar banyak dari negara lain seperti Korea Selatan. Ketika pandemi mulai, mereka sangat dibatasi. Sekarang, setelah jumlah kasus berkurang drastis, mereka memulai kembali berbagai kegiatan, misalnya, Hanya ada lebih dari 20 kasus bahkan jika mereka membuka pusat ekonomi dan sosial, mereka tetap menegakkan perjanjian kesehatan secara tegas, “katanya-tidak hanya Korea Selatan, tetapi juga Jepang, sebuah negara bernama Chaoyang. Ruang kurungan dibuka kembali setelah negara yang dikenal sebagai “Chaoyang” hanya menambahkan 11 kasus dalam dua minggu. Selandia Baru juga mulai memblokir setelah mendaftarkan nol kasus dalam dua minggu. Tidak hanya melalui pembelajaran, Indonesia juga perlu mengurangi kemampuan pemerintah Jepang dan Selandia Baru untuk dapat melacak kasus dengan cepat agar tidak menyebar terlalu banyak sehingga mengurangi pembatasan. C Hal ini membuat masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap negaranya.

Sekarang, pemerintah harus menjawab pertanyaan sosial utama. Bisakah pemerintah menyelesaikan pandemi dengan cepat dan akurat? Republik Demokratik Rakyat Korea dan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) membantu penyelesaian Covid-19 melalui adopsi fungsi pengawasan dan legislatif melalui pengesahan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. Kita bisa berharap pemerintahan berjalan dengan baik. Masalahnya sekarang adalah: Kekuatan manajemen keuangan, mampukah pemerintah mengatasi pandemi Covid 19? Kelompok tersebut mengklaim bahwa Indonesia menempati urutan ke-97 di antara 100 negara teraman dengan Covid-19. Ia mengatakan, ini situasi yang sangat mengkhawatirkan.

Anggota Dewan Tertinggi PDP Partai Demokrat menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati, kritis, dan matang dalam merumuskan kebijakan. Diharapkan anggaran sebesar ini tidak hanya mengharapkan ketaatan masyarakat, tetapi juga tidak bisa dibarengi dengan langkah-langkah tegas dan strategis.

“Pemerintah harus berperan penting dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya karena pemerintah memiliki kekuasaan dan anggaran, bukan menunggu masalah diselesaikan,” tutup Syarief Hasan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *