JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Hak penyandang disabilitas di Indonesia dan tiga isu pokok menjadi fokus Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta senator dari 34 provinsi untuk mengawal UU 2016 tentang Disabilitas di Indonesia Nomor 8 Disabilitas di Indonesia orang-orang. Ketiga sumbu ini adalah bagian dari hak-hak penyandang disabilitas 26 yang dijamin oleh hukum. Hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Dalam menerima usulan dari Partai Progresif Demokratik Persatuan Rakyat Indonesia, Rannyara mengatakan: “Saya meminta senator untuk memasukkan mereka ke dalam rencana hiburan mereka sehingga mereka bisa langsung melihat di daerah bagaimana ketiga hak ini menarik perhatian pemerintah daerah.” Minggu Satu (14/9/2020) Penyandang Disabilitas (PPDI) di kediamannya di Jakarta.

LaNyalla mengatakan, pihaknya telah meminta kepada pejabat PPDI untuk memberikan data dan pendapat terkait pelaksanaan tiga wilayah hak asasi tersebut. Secara khusus diwajibkan menyerap kuota 1% untuk perusahaan swasta nasional penyandang disabilitas dan 2% untuk BUMN dan instansi pemerintah.

Sebenarnya data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa kelompok usia ini merupakan penduduk usia produksi antara 19 hingga 59 tahun, dengan lebih dari 162 juta orang yang terdaftar, di mana sekitar 9,5 juta termasuk dalam kategori sedang. Di saat yang sama, jumlah penyandang disabilitas berat adalah 1,4 juta. Karena itu, dalam konstitusi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 secara tegas ditetapkan, ia menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hak atas kehidupan yang layak.” Masih banyak anak cacat. Atau anak-anak berkebutuhan khusus gagal masuk sekolah negeri. Sehingga mereka harus masuk SLB. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang metode pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

” Padahal Indonesia memiliki banyak anak berkebutuhan khusus dan difabel. Di antara jumlah anak usia 7-18 tahun, ada sekitar 38 juta, di mana lebih dari 600.000 adalah penyandang cacat sedang. Meski ada sekitar 173.000 penyandang disabilitas berat, namun juga perlu didata dengan baik.Jika bisa dikelola di kota besar bagaimana dengan di pedesaan? LaNylala meminta.

Oleh karena itu, LaNyalla mendukung permintaan PPDI agar DPD menyampaikan kepada pemerintah perlunya sensus penyandang disabilitas di Indonesia. Bukan sekedar data survei atau data dari Kementerian Sosial. Tapi memang berasal dari data sensus. Presiden DPP PPDI Gufroni Sakaril (Gufroni Sakaril) berharap: “Oleh karena itu, angka-angka dalam Indeks Pembangunan Manusia juga memasukkan penyandang disabilitas.” .8 / 2016, menginstruksikan pemerintah daerah untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas ke dalam rencana strategis daerah (Renstrada). Ia bertanya: “Agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak yang sama di semua daerah, setidaknya ketimpangan tidak akan terlalu jauh.” – Menanggapi beberapa saran dari pengurus PPDI dan arahan dari Ketua DPD RI Fahcrul Razi, Ketua Komite I dan Komite II Wakil Ketua Umum Bustami Zainuddin menyatakan akan menempatkan hal tersebut dalam agenda prioritas panitia DPD RI. “Menurut saya, UU No. 8/2016 itu bukan hanya bidang Kemensos, tapi juga multi kementerian. Menurut saya panitia pertama hingga keempat bisa dilibatkan. Selain itu sudah menjadi pimpinan ketua DPD. Jadi cita-cita kita. ”Kalau perlu minta salah satu dari mereka menjadi supervisor atau konsultan PPDI daerah. Tuhan berkehendak dan tidak keberatan. Ia mengatakan, karena ini memperjuangkan rekan senegaranya dengan kepentingan terbatas. -Menurut dia, Wakil Ketua Umum Partai Progresif Demokratik Sultan Najamudin yang hadir dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa Indonesia masih kurang ramah terhadap masyarakat dibandingkan penyandang disabilitas di negara tetangga Malaysia.ijakan dan fasilitas umum. Senator Banguru mengatakan Malaysia masih merugi, terutama di Australia. Suharta Djaya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *